PENGIBARAN BENDERA ONE PIECE; KOMPLEKSITAS HUBUNGAN ANTARA IDENTITAS BUDAYA, EKSPRESI POLITIK, SERTA PERSEPSI TERHADAP SIMBOL NASIONALISME DI KALANGAN GENERASI MUDA

Oleh: Dr Hariyanto, M.Pd 

Dalam beberapa Minggu terakhir, muncul tren pengibaran bendera karakter dari serial anime terkenal, seperti One Piece, menjelang peringatan hari kemerdekaan Indonesia. Fenomena ini menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat tentang makna dan dampaknya terhadap rasa nasionalisme dan kritik terhadap pemerintah. Di satu sisi, pengibaran bendera ini dapat dianggap sebagai bentuk ekspresi kreativitas dan kebebasan berpendapat generasi muda yang ingin menyampaikan pesan melalui simbol yang sedang populer di budaya pop. Mereka memanfaatkan karakter yang ikonik untuk menarik perhatian dan merayakan identitas sendiri dalam konteks modern. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa tindakan ini mengikis makna simbol nasionalisme yang selama ini dipegang teguh, terutama dalam momen yang seharusnya memperkuat rasa cinta tanah air. Pengibaran bendera dalam bentuk ini bisa dianggap sebagai bentuk pergeseran makna yang mengurangi rasa hormat terhadap lambang negara, dan bahkan dapat menimbulkan kebingungan tentang makna simbol tersebut di kalangan masyarakat. Beberapa kritik memandang bahwa tren ini dapat menjadi bentuk protes tidak langsung terhadap kebijakan pemerintah, sebagai ekspresi ketidakpuasan yang diwakili melalui simbol yang tidak konvensional. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks dan niat di balik fenomena ini, serta mencari jalan tengah dalam menyalurkan aspirasi dan menjaga semangat nasionalisme yang sejati. Melalui analisis yang objektif, fenomena ini tidak hanya sekadar tren budaya pop, melainkan sebagai cerminan dinamika identitas dan sikap pemuda terhadap negara dan pemerintahnya.

Perbedaan Pandangan dalam Melihat Fenomena Pengibaran Bendera one piece

Bendera yang diadopsi dari emblem dalam manga tersebut sering kali digunakan sebagai bentuk ekspresi diri dan identitas komunitas pemuda yang menganggap bahwa simbol ini mampu merepresentasikan semangat perlawanan, kebebasan, dan kritik terhadap kekuasaan atau sistem yang dirasa tidak adil. Sebagian kalangan melihat tren ini sebagai bagian dari arus kebangkitan kesadaran politik dan sosial, di mana simbol yang berasal dari budaya populer digunakan sebagai media simbolik untuk menyampaikan pesan tertentu. Selain sebagai bentuk ekspresi, pengibaran bendera One Piece juga dipicu oleh keinginan untuk menunjukkan identifikasi terhadap karakter dan nilai yang diusung dalam karya tersebut. Dalam konteks ini, simbol dari manga ini bukan semata-mata berfungsi sebagai apresiasi terhadap karya seni, melainkan juga sebagai bentuk literasi simbolis yang mampu menyentuh aspek emosional dan identitas pemuda. Hal ini sejalan dengan perkembangan tren sosial dan budaya yang lebih mengedepankan individualisme dan keberagaman, di mana setiap individu menuntut ruang untuk menunjukkan eksistensinya melalui simbol-simbol yang relevan dengan minat dan nilai yang dipegang.

Namun, tren ini juga menimbulkan berbagai pertanyaan dan persepsi berbeda dari masyarakat umum dan pengamat sosial. Ada yang menganggap bahwa pengibaran bendera ini lebih bersifat sebagai gerakan simbolik yang berlebihan, bahkan cenderung merusak makna tradisional dari simbol nasionalisme. Di sisi lain, sebagian melihat fenomena ini sebagai bentuk kritik sosial yang konstruktif dan sebagai cermin dari dinamika perubahan nilai dalam masyarakat kontemporer. Dapat disimpulkan bahwa pengibaran bendera One Piece bukan hanya sekadar fenomena budaya pop, melainkan mencerminkan kompleksitas hubungan antara identitas budaya, ekspresi politik, serta persepsi terhadap simbol nasionalisme di kalangan generasi muda. Sebuah representasi budaya yang mampu memicu diskusi dan refleksi kritis terhadap konstruksi identitas dan kekuasaan dalam masyarakat modern

Pengibaran Bendera One Piece Menjelang Peringatan Hari Kemerdekaan

Hari Kemerdekaan Indonesia bukan sekadar perayaan tahunan yang diperingati dengan upacara dan perlombaan. Lebih dari itu, momen ini memuat makna mendalam tentang identitas nasional dan perjuangan bangsa. Tradisi mengibarkan bendera merah putih di berbagai tempat menjadi simbol usaha mempertahankan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Dalam konteks tersebut, pengibaran bendera memiliki fungsi sebagai pengingat sejarah perjuangan kemerdekaan dan sebagai bentuk solidaritas bangsa. Namun, munculnya tren pengibaran bendera dari anime populer seperti One Piece di kalangan anak muda menimbulkan berbagai interpretasi baru mengenai makna patriotisme dan ekspresi kebangsaan.

Pengibaran bendera dari karya budaya pop ini ramai diperdebatkan. Sebagian melihatnya sebagai bentuk ekspresi kreativitas tanpa niat polemik, sementara yang lain memandang hal tersebut sebagai kritik implisit terhadap kebijakan pemerintah atau bahkan sebagai upaya penolakan terhadap simbol nasional. Tradisi pengibaran bendera secara konvensional dalam rangka perayaan kemerdekaan tetap memiliki posisi utama yang dihormati, namun keberadaan simbol dari dunia hiburan ini turut menambah dimensi baru dalam persepsi nasionalisme. Pada akhirnya, fenomena ini harus dipahami sebagai bagian dari dinamika budaya yang mencerminkan respon generasi muda terhadap simbol-simbol nasional dan peran mereka dalam membangun identitas bangsa. Di tengah perubahan zaman, penting bagi masyarakat dan pemuka budaya untuk membuka ruang dialog yang konstruktif, memadukan tradisi dengan inovasi yang relevan bagi generasi muda, serta memperkuat kembali rasa nasionalisme melalui pemahaman yang mendalam terhadap simbol-simbol yang mereka anggap bermakna.

Sikap generasi muda terhadap pengibaran bendera memegang peranan penting dalam memperkuat rasa kebangsaan dan memupuk identifikasi terhadap simbol negara. Sebagai agen perubahan dan penerus bangsa, sikap mereka cenderung mencerminkan tingkat pemahaman akan makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam pengibaran bendera. Ketidakpedulian, apatisme, atau bahkan sikap kritis berlebihan bisa muncul sebagai respons terhadap simbol ini, jika tidak diimbangi dengan pendidikan dan pemahaman yang memadai. Oleh karena itu, pendidikan politik melalui pengibaran bendera harus mampu menanamkan rasa hormat, bangga, dan tanggung jawab kepada generasi muda. Penting adanya penanaman nilai bahwa pengibaran bendera tidak hanya sebatas ritual formal, melainkan sebagai wujud penghormatan terhadap sejarah perjuangan dan identitas nasional. Sikap positif dari generasi muda akan memungkinkan mereka untuk menikmati makna kedalaman simbol tersebut, sekaligus mampu menjadi agen penyebar semangat nasionalisme di lingkungan mereka. Di sisi lain, sikap kritis yang konstruktif harus didorong agar generasi muda tidak hanya sekadar mengikuti upacara tanpa memahami esensi dan filosofi dari pengibaran bendera.

Melalui dialog dan pendidikan berkelanjutan, diharapkan generasi muda mampu menumbuhkan kesadaran politik yang kuat, yang berlandaskan penghormatan terhadap simbol-simbol negara sekaligus apresiasi terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Dengan demikian, sikap generasi muda terhadap pengibaran bendera bukan hanya sebagai ritual, melainkan sebagai bentuk komitmen mereka dalam menjaga dan meneruskan perjuangan bangsa serta memperkuat ikatan sosial dan politik di tengah perkembangan zaman yang cepat dan dinamis. Seiring dengan komitmen tersebut, maka pengibaran bendera one Piece akan hilang dengan sendirinya, dan tidak akan terulang dengan simbol-sibol yang lain. Di sisi lain Pemerintah juga harus tetap tanggap terhadap aspirasi masyarakatnya melalui berbagai bentuk kritik konstruktif, dan tidak menggunakan praktik intimidatif untuk memberangus bentuk penyampaian kritik tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kesimpulan

Pengibaran bendera memiliki peran penting sebagai sarana pendidikan politik yang efektif dalam membentuk kesadaran nasional dan menanamkan nilai-nilai patriotisme kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, baik di tingkat sekolah maupun acara resmi, masyarakat diajarkan tentang simbolisme yang terkandung dalam bendera, seperti keberanian, identitas bangsa, dan persatuan. Pengibaran bendera secara rutin di lingkungan sekolah tidak hanya sekadar upacara seremonial, tetapi juga sebagai momen untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan memahami makna perjalanan sejarah bangsa. Pada hari-hari besar nasional maupun acara kenegaraan, pengibaran bendera berfungsi sebagai simbol penghormatan dan pengingat terhadap perjuangan pahlawan serta kebanggaan akan identitas nasional. Media sosial turut memengaruhi persepsi dan praktik pengibaran bendera, memperluas jangkauan pesan nasionalisme, namun juga menimbulkan tantangan dan kontroversi baru terkait sikap generasi muda terhadap simbol ini. Dalam konteks global, perbandingan dengan negara lain menunjukkan berbagai pendekatan terhadap pengibaran bendera, yang dipengaruhi oleh globalisasi dan dinamika politik internasional. Secara umum, pengibaran bendera mampu menjadi media efektif dalam penyampaian pesan sosial dan politik, sering digunakan dalam kampanye sosial maupun gerakan politik. Dampaknya terhadap kesadaran politik masyarakat sangat signifikan, karena pengibaran bendera mampu memupuk rasa kebangsaan, memperkuat solidaritas, serta memperteguh identitas nasional di tengah tantangan global dan perubahan sosial. Pemerintah memiliki peran strategis dalam menjaga makna dan penghormatan terhadap pengibaran bendera agar tetap relevan dan dihormati sebagai simbol persatuan bangsa. Di tingkat internasional, pengibaran bendera turut memperlihatkan sikap hormat terhadap simbol negara lain, mempererat hubungan diplomatik dan menegaskan identitas nasional di forum global. Studi kasus di Indonesia memperlihatkan bahwa sejarah dan tradisi pengibaran bendera telah mengalami berbagai evolusi, mencerminkan perubahan sosial dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Secara keseluruhan, pengibaran bendera bukan sekadar ritual, melainkan sebagai bentuk pendidikan politik yang mampu memperkuat semangat nasionalisme, mempererat persatuan, dan menyampaikan pesan moral serta harapan bangsa terhadap masa depan.

----------

*Penulis adalah Dosen di FTIK UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Read More

KEMAJUAN PERGURUAN TINGGI DAN POTENSI PENINGKATAN EKONOMI; SEBUAH REFLEKSI HISTORIS DALAM PERSPEKTIF KEKINIAN

 Oleh: Dr. Hariyanto

Refleksi Historis

Perguruan tinggi identik dengan kampus yang melahirkan para cendekiawan, yang akan menjadi penerus atas kemajuan suatu bangsa. Berkaca dari sejarah peradaban dapat dilihat bahwa kemajuan suatu bangsa tercermin dari berdirinya kampus-kampus yang memiliki dampak signifikan untuk kemajuan masyarakat dan  negaranya. Jejak sejarah mencatat di kerajaan Sriwijaya, bahwa Candi Muaro Jambi pada zaman dahulu adalah pusat pendidikan tinggi dalam lima bidang ilmu (Panca widya) yaitu bahasa, pengobatan, logika, seni, keterampilan kerajinan dan pengelolaan batin atau kejiwaan. I-tsing seorang biksu dari Tiongkok menyebutkan adanya perguruan tinggi agama Budha di Sriwijaya yang memiliki beberapa murid biksu dari berbagai wilayah. Bukti menunjukkan pada masa itu, Sriwijaya mencapai zaman keemasannya. Jejak kemajuan pendidikan juga tercermin dari peninggalan sejarah pada zaman Majapahit. Hal ini pun menjadi sebuah bukti bahwa pendidikan dan kemajuan suatu bangsa memiliki hubungan resiprokal dan saling menguatkan.

Jejak kemajuan pendidikan dalam peradaban Islam juga dapat dilihat dari beberapa perguruan tinggi yang tersohor di masanya bahkan sampai sekarang ini. misalnya Universitas Al-Qarawiyin (Jami’ah Al Qarawiyin) di Maroko. Oleh Unesco pada tahun 1998 dinobatkan sebagai perguruan tinggi pertama di dunia yang memberikan gelar kesarjanaan. Universitas lainnya adalah Universitas Al Azhar yang berada di Mesir. Sementara itu di Indonesia pada zaman kolonial Belanda, pendidikannya berupa pondok pesantren dan madrasah, belum ditemukan sebuah catatan berdirinya perguruan tinggi di masa itu, terutama perguruan tinggi Islam.

Indonesia yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam, baru beranjak untuk mendirikan perguruan tinggi agama Islam saat Masyumi mendirikan Sekolah Tinggi Islam (STI) pada tanggal 08 Juli 1946. Kemudian Universitas Islam Indonesia (UII) pada tanggal 10 Maret 1948. Sejak tahun 1950 Pemerintah Indonesia kemudian mendirikan PTAIN seperti STAIN, IAIN, dan UIN. Hingga saat ini beberapa perguruan tinggi tersebut sudah beralih status menjadi Universitas, Misalnya di Kabupaten Ponorogo, dari STAIN Ponorogo sekarang menjadi Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari, atau disingkat UIN KAMI. Kebijakan pemerintah mendirikan PTAI di seluruh Indonesia inipun diimbangi dengan pendirian PTN di seluruh wilayah Indonesia, bahkan yayasan dan persyarikatan sebagai bagian dari masyarakat diizinkan mendirikan lembaga pendidikan dari jenjang Pra sekolah sampai pendidikan tinggi, pada jalur formal maupun non formal.

Perspektif Kekinian

Keberadaan perguruan tinggi (PT) di suatu daerah memiliki peranan krusial dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui fungsi utamanya sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, PT menciptakan sumber daya manusia yang unggul, merangsang inovasi, dan membentuk ekosistem ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy).

Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepadatan institusi pendidikan tinggi di suatu wilayah berkorelasi signifikan dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan indeks pembangunan manusia (IPM). Liang & Chen (2024) dalam studi panel di Tiongkok membuktikan bahwa pertumbuhan pendidikan tinggi meningkatkan produktivitas cerdas (intelligent productivity) melalui integrasi teknologi seperti AI dan otomatisasi.

Saat ini perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah memperkuat peran strategis perguruan tinggi dalam pembangunan regional. AI meningkatkan efisiensi pengajaran, memperluas akses pendidikan melalui platform digital, dan membuka peluang ekonomi baru berbasis inovasi. Yusuf & Ibrahim (2024) mencatat bahwa pemanfaatan AI dalam kegiatan akademik dan riset di universitas tidak hanya meningkatkan mutu pembelajaran, tetapi juga mengurangi biaya sosial seperti layanan kesehatan dan pengangguran.

Sekarang mari kita amati dampak perguruan tinggi terhadap peningkatan ekonomi dalam skala regional. Peningkatan kesejahteraan atau taraf ekonomi masyarakat dari keberadaan perguruan tinggi secara nyata dapat dilihat dari bertumbuhnya UMKM di sekitaran kampus. Misalnya di Kabupaten Ponorogo. Keberadaan UIN kampus 1 di jalan Pramuka menyebabkan para pengusaha baru dalam berbagai sektor, misalnya pendirian rumah kos, rental motor, foto copy, warung makan dan minum, café, bengkel, dan masih banyak lagi. Hal yang sama juga terlihat darip pendirian kampus 2 UIN KAMI di Desa Pintu Kecamatan Jenangan. Sejak kampus 2 operasional dan ditempati ribuan mahasiswa, maka geliat ekonomi masyarakat desa setempat dan sekitarnya mulai bertumbuh. Tanah kosong disamping dan depan kampus sekarang sudah penuh ditempati sebagai lahan usaha penduduk. Dari segi keuangan, dapat dipastikan bahwa perputaran uang di Ponorogo ketika perguruan tinggi memiliki mahasiswa dari berbagai daerah dan tinggal di Ponorogo, maka akan semakin besar. Biaya hidup, biaya kost, biaya pendidikan yang dibelanjakan di Ponorogo sudah pasti akan berdampak pada perkembangan ekonomi lokal di Kabupaten Ponorogo.

Untuk menciptakan perguruan tinggi yang berdampak baik bagi masyarakat, terutama dari segi moralitas, perilaku, dan ekonomi, maka perlu dirancang sebuah sistem pendidikan tinggi yang tidak hanya unggul secara akademik dan teknologi, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial. dalam pandangan penulis, diperlukan pilar-pilar utama yang harus dibangun, yaitu:

     1. Integrasi Nilai Moral dan Etika dalam kurikulum

Kurikulum berbasis karakter (character-based curriculum): Setiap program studi harus memasukkan mata kuliah yang mengajarkan etika profesi, filsafat moral, dan kewarganegaraan aktif. Mengajarkan sikap toleransi, terbuka, dan saling menghargai dalam keberagaman. Kode etik dikampus yang disusun perlu ditaati oleh seluruh sivitas akademika, buka sekedar formalitas administrative. Pandangan tersebut sesuai dengan pendapat  Makridis & Mishra (2022) yang menekankan bahwa penguatan moralitas dalam pendidikan tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan sosial secara signifikan.

2. Pengembangan Soft Skills dan Perilaku Sosial

Sebagai salah satu tri dharma perguruan tinggi, maka kegiatan pengabdian masyarakat: berlaku tidak hanya untuk dosen, tetapi juga mahasiswa. Mahasiswa diwajibkan aktif dalam kegiatan sosial atau pengembangan desa binaan agar terbentuk empati sosial. Untuk mendidik mahasiswa menjadi pemimpin yang jujur dan berorientasi pada kebermanfaatan sosial, maka diperlukan pembinaan kepada mahasiswa. Kampus seharusnya bebas kekerasan dan diskriminasi, tugas seluruh civitas akademika adalah mewujudkan lingkungan inklusif yang sehat secara psikososial.

3.  Katalisator Ekonomi Lokal Berbasis Inovasi

Gudang ilmu pengetahuan adalah kampus, para dosen dan mahasiswa semestinya berpartisipasi untuk dapat mengimplementasikan yang dimiliki. Lulusan perguruan tinggi seharusnya telah dibekali keterampilan baik soft skill maupun hard skill. Disamping itu harus memiiki inovasi dan kreatifitas sehingga ketika lulus nanti tidak menjadi beban negara karena tidak mendapatkan pekerjaan. Transfer teknologi dari kampus kepada masyarakat haruslah menjadi agenda utama. Pembiasaan di kalangan dosen dengan didukung institusi untuk mengadakan riset transdisipliner, kolaborasi antara teknologi, sosial, agama dan ekonomi untuk menjawab persoalan masyarakat yang semakin kompleks.

4. Kepemimpinan Transformasional di Tingkat Institusi

Faktor terpenting sebagai pilar utama adalah adanya kepemimpinan transformasional. Rektor dan pimpinan kampus kampus yang visioner dan rendah hati, menjadikan nilai-nilai kemanusiaan dan kebermanfaatan sosial sebagai dasar kebijakan kampus. Disamping itu untuk menjaga akuntabilitas public, kampus seharusnya secara rutin mempublikasikan dampak sosial, bukan hanya akademik. Komisi etik yang dibentuk kampus juga menjalankan tugasnya untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan kampus berlandaskan prinsip moral dan konstitusi akademik.

Berdasarkan paparan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa perguruan tinggi yang berdampak baik bukan hanya dilihat dari prestasi akademik atau publikasi ilmiah, tetapi dari transformasi nyata yang dihadirkannya dalam kehidupan masyarakat, melalui pendidikan karakter, pemberdayaan ekonomi lokal, inovasi berbasis empati, dan kepemimpinan moral. Ini menuntut kolaborasi sinergis antara civitas akademika, pemerintah, industri, dan masyarakat luas. (HARY/28/05/2025)

Rujukan:

Addas, A., et al. (2025). Integrating sensor data and GAN-based models to optimize medical university distribution: A data-driven approach for sustainable regional growth. Frontiers in Education. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2025.1527337/full

Bloom, D.E., Canning, D., & Chan, K. (2014). Higher Education and Economic Growth in Africa. International Journal of African Higher Education, 1(1), 22–57. https://ejournals.bc.edu/index.php/ijahe/article/view/5643

Lawal, O.S. (2024). Artificial Intelligence in Higher Education: A Critical Examination of its Impact in Teaching/Learning, Research and Community Service. ResearchGate. PDF

Liang, P., & Chen, Y. (2024). Effects and Mechanisms of Higher Education Development on Intelligent Productivity Advancement. Sustainability, 16(24), 11197. https://www.mdpi.com/2071-1050/16/24/11197

Makridis, C.A., & Mishra, S. (2022). Artificial Intelligence as a Service, Economic Growth, and Well-being. Journal of Service Research. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/10946705221120218

Mhlanga, D. (2021). Artificial Intelligence in Industry 4.0 and its Impact on the SDGs: Lessons from Emerging Economies. Sustainability, 13(11), 5788. https://www.mdpi.com/2071-1050/13/11/5788

Thanh, C.N., et al. (2024). AI Innovation and Economic Growth: A Global Evidence. WSB Journal of Business and Finance. https://sciendo.com/pdf/10.2478/wsbjbf-2024-0017

Yusuf, J.A., & Ibrahim, M.A. (2024). The Economic Impact of Artificial Intelligence in Enhancing Teaching, Learning, Research, and Community Service in Higher Education. ResearchGate. PDF

------------

Penulis

* Penulis adalah dosen FTIK di UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Read More

MENEROPONG PENDIDIKAN INDONESIA

Oleh: Dr. Hariyanto, M.Pd

Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 02 Mei. Bagi anak-anak yang bersekolah di jenjang pendidikan dasar dan menengah diperingati dengan Upacara Hari Pendidikan Nasional di sekolah masing-masing dengan mengenakan pakaian tradisional seperti kebayak, batik/ lurik dan lain-lain sebagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan setempat. Tentu saja ini sebagai meomentum untuk mengingatkan betapa pentingnya pendidikan bagi masa depan mereka dan masa depan suatu bangsa. Pendidikan yang bermutu hanya akan dicapai melalui partisipasi semua masyarakat Indonesia, sebagaimana tema Hardiknas tahun 2025 yaitu: Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua. 

Pendidikan di Indonesia mengalami perjalanan panjang, bermetamorfosis melalui pendidikan tradisional di masa kerajaan, masa kolonial, masa pergerakan kemerdekaan, hingga masa setelah kemerdekaan Indonesia. Berpuluh kurikulum telah berganti, berpuluh menteri pendidikan telah berinovasi sampai saat ini. Sayangnya ibarat jalan, seolah pendidikan di Indonesia ini merangkak, belum mampu berdiri, berjalan bahkan berlari. Hal ini akan terasa jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, sebut saja Philipina, Malaysia bahkan Singapore yang kuallitas pendidikan lebih baik dibandingkan dengan Indonesia. Berdasarkan skor PISA tahun 2022 diketahui bahwa Indonesia berada di peringkat ke 69 dari 80 negara yang terdaftar dalam penilaian PISA 2022 oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Tidak jauh berbeda dengan peringkat internasional, jika dibandingkan dengan negara ASEAN, Indonesia tetap berada di peringkat menengah ke bawah. Singapura jauh di atas negara lain memimpin dengan skor total tertinggi (1.679). Vietnam berada di posisi kedua (1.403), diikuti oleh negara tetangga Brunei (1.317) dan Malaysia (1.213). Indonesia sendiri berada di peringkat keenam dengan skor total 1.108, di bawah Thailand (1.182). Sementara dua negara di bawah Indonesia adalah Filipina (1.058) serta Kamboja (1.012). Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih membutuhkan peningkatan di berbagai bidang.

Kendati demikian, patut juga disyukuri bahwa sudah mulai ada perbaikan rapor pendidikan Indonesia. Dilansir oleh tempo.co.id, Mendikdasmen menyatakan Hasil Rapor Pendidikan 2025 menunjukkan peningkatan proporsi murid yang mencapai kompetensi minimum literasi dari 59,49 persen pada 2022 menjadi 70,03 persen pada 2024. Kompetensi numerasi juga meningkat dari 45,24 persen pada 2022 menjadi 67,94 persen pada 2024.

Menyikapi kondisi pendidikan Indonesia saat ini, sebagai seorang pengajar di sebuah perguruan tinggi, saya memberikan pertanyaan kepada beberapa mahasiswa di jurusan Manajemen Pendidikan Islam untuk memberikan kesan dan pengalaman dan pandangan mereka tentang potret pendidikan ideal yang mereka impikan di Indonesia. Beragam pendapat mereka berikan, dan semuanya mencerminkan pemikiran murni dari para generasi penerus bangsa. Berikut beberapa pemikiran mereka yang seyogyanya tidak dipandang sebagai kritik yang berlebihan tetapi lebih pada semangat ingin memperbaiki dan manifestasi  kecintaan terhadap pendidikan di Indonesia pada masa yang akan datang.

“Sebagai murid, saya mengalami perubahan kebijakan pemerintah, termasuk kurikulum, mulai banyaknya mata pelajaran dalam ujian sekolah, belajar secara daring pada waktu SMP, dan syukurlah pada waktu Aliyah saya mendapatkan pendidikan yang lebih baik mutunya. AI digunakan dan dapat membantu, apalagi tugas kuliah yang semakin banyak. Sebagai mahasiswa, saya berharap pendidikan terus dapat bertransformasi seiring perubahan zaman.” (S,, MPI ’23).

“Sarana prasarana pendidikan perlu ditingkatkan dan ketimpangan pendidikan di setiap daerah harus diatasi. Pendidikan mencerdaskan secara intelektual tapi juga harus mengasah moral agar menjadi lebih baik.” (NN, MPI’23).

“saya harap guru lebih bijak dalam mengontrol muridnya terutama terkait kedisiplinan, karena itu diperlukan kerjasama dengan orang tua.” (MF, Diky, SL, MPI’23)

“meskipun pendidikan di masa mendatang tidak akan terpisahkan dengan teknologi, namun nilai agama dan budaya harus tetap ditanamkan kepada peserta didik.” (SL,MPI’23)

“Pendidikan di masa depan hendaknya dapat menciptakan manusia yang adaptif dan siap menghadapi tantangan global. Karenanya kurikulumnya harus mampu membuat siswa berpikir kritis, mampu bekerja sama, mampu berkomunikasi dan berkolaborasi” (Vitia, Nurul, MPI’23)

“Pendidikan di masa depan akan semakin modern dan fleksibel. Pendidikan harapannya lebih fleksibel, inklusif, merata dan tidak hanya fokus pada nilai, tetapi juga karakter, kreativitas serta keterampilan hidup.” (Nisa, MPI’23)

“Pendidikan yang ideal adalah yang sesuai kebutuhan murid. Pendidikan ideal itu tidak hanya membuat orang pintar tetapi menjadikan orang yang selalu siap berubah menjadi lebih baik.” (Salwa IA, MPI’23)

“Masa depan pendidikan di Indonesia sebagian masih gelap, karena outputnya masih banyak yang belum bisa menguasai pelajaran, anak yang bandel tidak diberikan sanksi karena gurunya takut, beberapa anak cenderung menyepelekan gurunya.” (rifqi, MPI’23)

“di tengah perkembangan zaman, seharusnya pendidikan itu tidak menghilangkan budaya dan nilai-nilai luhur bangsa sebagai ciri khasnya. Pendidikan di masa depan hendaknya mencetak siswa yang berkompeten, tetapi selalu ingat kepada Tuhannya.” (NN, MPI’23)

“Siswa dituntut untuk lebih mandiri dan guru menjadi pembimbing, meskipun teknologi berkembang semakin pesat, tetapi tujuan pendidikan haruslah tetap membentuk siswa yang cerdas, berkarakter dan siap menghadapi tantangan zaman.” (Afiqah, MPI’23). Pendidikan yang relevan dengan tantangan dunia nyata harus terus berkembang. (Salma DS, MPI’23)

‘Yang tak boleh hilang dari pendidikan adalah nilai-nilai kemanusiaan, empati dan cinta terhadap pengetahuan. Karena pendidikan sejatinya adalah menjadikan manusia seutuhnya.” (Felia, MPI’23)

“Pendidikan saat ini didukung dengan kemajuan teknologi. Internet dan aplikasi lainnya menjadikan lebih mudah, sayangnya tidak merata masih banyak kesenjangan di sebagian besar wilayah Indonesia.” (Elly, MPI’23)

“Harapan saya agar pendidikan di masa depan adalah menghasilkan generasi muda yang dapat memajukan Indonesia, tanpa korupsi, maju di berbagai aspek. Dan Pemerintah mendukung prestasi dari setiap kompetensi yang dimiliki anak Indonesia.” (NN, MPI’23)

Pendidikan yang lebih baik adalah harapan bagi semua anak bangsa. Berbekal pendidikan yang lebih bermutu itulah kita bisa memajukan segala aspek pembangunan dengan tetap memegang teguh nilai-nilai, budaya dan agama yang diyakini, serta menjadikan bangsa Indonesia tetap bermartabat di dunia internasional.

--------------
*Penulis adalah dosen FTIK di IAIN Ponorogo

Read More

MENJADI GURU IDOLA DI ERA DIGITAL ; MENGAJAR DENGAN HATI, BERKARYA DENGAN TEKNOLOGI

 Oleh: Hariyanto*

“Guru adalah panggilan hati, bukan panggilan materi, meski begitu jangan dieksploitasi dengan dalih mengabdi.” 

Guru memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kualitas akademik peserta didik. Mereka bukan hanya sebagai penyampai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai panutan dan inspirasi bagi siswa. Dalam perkembangan zaman yang semakin pesat, khususnya di era digital, harapan terhadap guru pun semakin tinggi. Guru tidak hanya dituntut menguasai materi pembelajaran, tetapi juga mampu beradaptasi dengan teknologi serta memahami kebutuhan emosional dan sosial peserta didik.

Di era digital saat ini, peserta didik cenderung lebih kritis dalam memilih sosok yang mereka idolakan. Guru yang sekadar mengajar dengan metode konvensional cenderung kurang menarik bagi mereka. Sebaliknya, guru yang inovatif, inspiratif, serta memahami teknologi memiliki peluang lebih besar untuk menjadi idola bagi siswa. Selain itu, guru yang dapat membangun kedekatan emosional dan memberikan motivasi lebih sering mendapat tempat di hati peserta didik.

Paragraf di atas berisi kalimat-kalimat yang seolah begitu sederhana untuk menjadi guru yang diidolakan bagi peserta didik, tetapi kenyataannya begitu banyak fakultas keguruan dan ilmu pendidikan yang mencetak guru-guru di Indonesia masih belum mampu menghasilkan guru-guru yang betul-betul berkualitas dan memiliki keterampilan mengajar yang mumpuni. Hal ini didukung dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat tetapi tidak berbanding lurus dengan kemampuan inovasi dan kreatifitas guru dalam mengajar.  

Berpuluh tahun lalu, Donald R Cruicksank (1980) dalam bukunya yang berjudul Teaching is Tough telah mengindikasikan beberapa problem yang dihadapi guru dan guru diharapkan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya tersebut. Problem yang dihadapi antara lain (1)  Problem kurang relevannya pendidikan guru dengan kebutuhan  masyarakat yang semakin dinamis. (2) Terdapat kecemasan pada guru meskipun sudah memiliki pengalaman mengajar yang lama, hal ini dikarenakan problem dinamisnya perkembangan teknologi dan karakter peserta didik. (3) Kebutuhan akan kepuasan guru, hal ini bisa dikaitkan permasalahan kesejahteraan guru yang belum tercapai, sementara beban dan tuntutan orang tua di pundaknya semakin berat. (4) Problem yang terkait dengan proses belajar mengajar, seperti: tindakan yang sesuai untuk penegakan aturan kedisiplinan di sekolah yang terkadang tidak bisa diterima secara bijak oleh orang tua dan siswa, problem guru dalam menjalin kerjasama antara orang tua dengan guru, dan membangun interaksi positif dengan peserta didik.

Sekarang  ini  Era digital membawa banyak kemudahan dalam dunia pendidikan, terutama dalam aspek pembelajaran yang lebih interaktif dan akses informasi yang lebih luas. Namun, di sisi lain, digitalisasi juga menghadirkan berbagai tantangan bagi guru, khususnya dalam menanamkan pendidikan karakter kepada peserta didik. Berikut beberapa masalah utama yang dihadapi guru dalam kaitannya dengan pendidikan karakter di era digital:

1. Kurangnya Interaksi Tatap Muka yang Berkualitas

Pembelajaran berbasis teknologi, seperti e-learning atau kelas daring, sering kali mengurangi interaksi langsung antara guru dan siswa. Akibatnya, nilai-nilai karakter seperti sopan santun, empati, dan kepedulian sosial sulit ditanamkan karena keterbatasan komunikasi nonverbal dan interaksi emosional.

2. Pengaruh Negatif Media Digital

Peserta didik memiliki akses yang luas terhadap internet dan media sosial, yang tidak selalu memberikan pengaruh positif. Konten negatif seperti ujaran kebencian, hoaks, perundungan daring (cyberbullying), dan gaya hidup hedonis dapat memengaruhi karakter mereka. Guru harus berperan sebagai filter dan pembimbing dalam memilah informasi yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika.

3. Perubahan Pola Pikir dan Gaya Hidup Peserta Didik

Teknologi mengubah cara berpikir dan bertindak siswa. Banyak dari mereka lebih individualistis, kurang sabar, dan cenderung mengutamakan kepuasan instan (instant gratification). Hal ini menjadi tantangan bagi guru dalam menanamkan nilai-nilai seperti kerja keras, kesabaran, dan tanggung jawab.

4. Menurunnya Otoritas Guru dalam Pendidikan Karakter

Di era digital, peserta didik tidak lagi hanya bergantung pada guru sebagai sumber utama informasi. Mereka lebih banyak mencari jawaban sendiri melalui internet. Hal ini menyebabkan otoritas guru dalam membentuk karakter siswa menjadi berkurang, karena mereka lebih mudah dipengaruhi oleh figur lain di dunia maya yang belum tentu memberikan teladan yang baik.

5. Kurangnya Literasi Digital di Kalangan Guru

Tidak semua guru memiliki keterampilan digital yang memadai untuk menyesuaikan metode pembelajaran dengan perkembangan teknologi. Akibatnya, mereka kesulitan dalam mendampingi siswa menghadapi tantangan moral di dunia digital, seperti etika berinternet, keamanan digital, dan bagaimana menggunakan teknologi secara positif.

6. Tantangan dalam Mengajarkan Nilai-Nilai Kedisiplinan

Kemudahan teknologi sering kali membuat siswa menjadi lebih fleksibel dan kurang disiplin, terutama dalam hal menghargai waktu dan tanggung jawab. Misalnya, siswa lebih mudah menunda tugas dengan alasan jaringan internet bermasalah atau kurang fokus karena distraksi media sosial. Guru harus mencari cara untuk tetap menanamkan kedisiplinan dalam lingkungan digital.

7.  Kurangnya Dukungan dari Orang Tua dalam Pendidikan Karakter

Di era digital, banyak orang tua yang sibuk dengan pekerjaan dan kurang terlibat dalam pendidikan karakter anak. Mereka sering menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada guru, padahal pendidikan karakter harus ditanamkan secara bersama antara sekolah dan keluarga.

Selanjutnya apa solusi dari permasalahan dan tantangan di atas? Dalam pandangan penulis guru seharusnya: (1) Meningkatkan Literasi Digital Guru: guru harus terus belajar dan mengembangkan keterampilan digital agar bisa menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan era digital. (2) Menerapkan Pendidikan Karakter Berbasis Digital: Mengajarkan etika berinternet, literasi digital, dan cara menggunakan media sosial secara positif. (3)Memaksimalkan Interaksi Emosional; Meskipun menggunakan teknologi, guru tetap harus membangun kedekatan dengan siswa, baik secara daring maupun luring. (4) Menjadi Role Model dalam Penggunaan Teknologi: Guru harus menunjukkan contoh yang baik dalam penggunaan media sosial dan teknologi agar siswa bisa meniru sikap positif. (5) Berkolaborasi dengan Orang Tua dan Masyarakat: Guru perlu bekerja sama dengan orang tua dalam membentuk karakter siswa agar nilai-nilai moral tetap terjaga di lingkungan digital.

Di era digital yang penuh dengan perubahan cepat dan tantangan baru, guru tetap menjadi sosok yang diidolakan oleh peserta didik bukan hanya karena ilmunya, tetapi juga karena keteladanan, inovasi, dan kepeduliannya. Teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), memang telah mengubah cara belajar-mengajar, namun tidak akan pernah bisa menggantikan peran guru sebagai inspirator dan pembimbing karakter. Guru yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, mengajarkan nilai-nilai moral, serta membangun kedekatan emosional dengan siswa akan selalu dihormati dan dicintai. Oleh karena itu, di tengah pesatnya arus digitalisasi, guru harus terus berkembang, tidak hanya sebagai pendidik tetapi juga sebagai panutan yang membawa harapan bagi generasi masa depan.

Daftar Rujukan:

Cruickshank, D.R. (1980). Teaching is Tough. New Jersey: Prentice-Hall Inc.

Daryanto & Karim, S. (2017). Pembelajaran Abad 21. Yogyakarta: Gava Media.

Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon, 9(5), 1–6.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Tilaar, H. A. R. (2002). Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia. Jakarta: Grasindo.

Wahyuni, S. (2020). Peran Guru dalam Pendidikan Karakter di Era Digital. Jakarta: Erlangga.

-------------  

*Penulis adalah dosen FTIK IAIN Ponorogo

Read More

INTERNASIONALISASI BAHASA INDONESIA

Penulis

Oleh: Afrilia Eka Prasetyawati, M.Pd

Bahasa Indonesia merupakan hasil dari komitmen besar bangsa Indonesia yang digunakan sebagai media pemersatu bangsa. Sebagaimana kita ketahui, bahwa Indonesia memiliki banyak suku dan bahasa. Masing-masing daerah memiliki bahasa yang berbeda-beda. Hal ini memang merupakan kekayaan dan potensi bangsa yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, tetapi bisa juga menjadi sumber rapuhnya kesatuan bangsa. Karena itu jauh sebelum Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaannya, tanggal 28 Oktober 1928 para pemuda dari berbagai daerah bersumpah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. “Kami putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.” Sumpah pemuda tersebut mengisyaratkan sebuah pesan penting bahwa jika menghendaki sebuah negara yang merdeka dan bersatu, maka perlu diikat dengan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Penetapan kedudukan bahasa Indonesia juga tercantum dalam pasal 36 UUD 1945 yang menyebutkan bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Ketentuan Pasal 36 ini menegaskan kedudukan yang kuat bahasa Indonesia dalam tata pemerintahan dan urusan kenegaraan.

Kemudian bagaimana kedudukan bahasa Indonesia di tengah era global saat ini? bukankah bahasa Internasional yang banyak dipelajari di kurikulum semua jenjang pendidikan adalah bahasa Inggris, bahasa Arab, Mandarin, dan banyak bahasa asing lainnya. Sementara kecenderungannya para peserta didik saat ini lebih menyukai bahas asing daripada bahasa Indonesia. Para mahasiswa yang mengambil jurusan bahasa dan sastra Indonesia relatif lebih sedikit dibandingkan dengan jurusan bahasa asing. Dalam pandangan penulis, inilah yang harusnya menjadi garapan dari pemerintah dan seluruh elemen bangsa termasuk guru dan tenaga kependidikan, agar kebanggaan terhadap bahasa Indonesia tidak luntur tergerus oleh perkembangan teknologi dan informasi sekarang ini.

Di tengah kekhawatiran tersebut, ada angin segar yang terhembus dari UNESCO, sebuah resolusi yang berjudul “Recognition of Bahasa Indonesia as an Official Language of The General Conference of UNESCO.” Pada tanggal 20 Desember 2023, Bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa resmi pada forum resmi di Unesco. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang kesepuluh, setelah Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Bahasa Mandarin, Bahasa Prancis, Bahasa Spanyol, Bahasa Rusia, Hindi, Italia dan Portugal. Keberhasilan pemerintah dalam mendorong bahasa Indonesia sebagai bahasa Internasional ini patut dibanggakan, mengingat beberapa negara, misalnya negara tetangga Malaysia, Singapore justru jejak bahasa Melayu nya semakin luntur, para generasi mudanya lebih cenderung menggunakan bahasa asing daripada bahasa Melayu. Bahkan ironisnya ada yang sudah tidak bisa bahasa Melayu, meskipun lahir dan dibesarkan di negara tersebut.

Pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di UNESCO ini sudah seharusnya diberikan, mengingat jika melihat data dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah penutur bahasa Indonesia di Indonesia kurang labih 269 juta. Di asia tenggara jumlah penuturnya mencapai 5,2 juta. Dan tercatat sebanyak 143 ribu pemelajar aktif bahasa Indonesia yang berasal dari penutur asing. Jumlah yang sangat besar dan potensi yang kuat untuk menyebarkan bahasa Indonesia sehingga dikenal oleh masyarakat dunia dan siapa tahu suatu saat ini bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional yang tidak hanya digunakan di forum resmi Unesco tetapi juga digunakan di semua event resmi internasional.

Rasa optimis yang penulis sampaikan ini tidaklah berlebihan, karena itu upaya pemerintah dalam menjadikan bahasa Indonesia lebih dikenal di kancah internasional wajib mendapatkan dukungan semua warga negara Indonesia. Penulis mengajukan beberapa masukan atau pendapat terkait dengan pembudayaan bahasa Indonesia ini, yaitu:

1.   Jangan malu menggunakan bahasa Indonesia. Rasa bangga ini adalah cerminan nasionalisme terhadap bangsa dan negara. Meskipun demikian, kita juga harus mempelajari bahasa internasional lainnya sebagai media komunikasi dan transfer pengetahuan dari negara lainnya. Hal ini bisa dicontohkan terlebih dahulu oleh pejabat publik, pada setiap acara resmi kenegaraan di Indonesia, gunakanlah bahasa Indonesia. Tamu negara dari negara lain bisa menggunakan jasa penterjemah jika ingin memperlancar dan menyampaikan maksud komunikasi tersebut. Kecuali untuk urusan pembicaraan serius antar negara dan hanya diketahui oleh kedua pimpinan /pejabat negara, maka bisa menggunakan bahasa Inggris atau bahasa internasional lainnya;

2.  Upaya internasionalisasi  bahasa Indonesia ini harus didukung dengan kebijakan pemerintah. Misalnya: Saat ini banyak pelajar manca negara yang study di Indonesia, maka sebagai salah satu persyaratannya adalah mereka harus bisa berbahasa Indonesia. Begitu juga dengan para pekerja asing dari luar negeri yang bekerja di Indonesia, maka harus ada kewajiban bagi mereka untuk bisa berbahasa Indonesia.

3.   Terkait dengan pendapat nomor 2 tersebut, maka sudah saatnya Indonesia memiliki TOIFL (Test of Indonesian as a Foreign Language) sebagai salah satu sarana screening bagi mahasiswa luar negeri atau para pekerja migran dari luar negeri. Mereka hanya akan mendapatkan izin tinggal di Indonesia seteleh menunjukkan skor TOIFL nya.

4.  Perbanyak jurnal jurnal berbahasa Indonesia yang terindeks internasional. Selama ini yang kita ketahui artikel jurnal yang terindeks Scopus, WOS atau DOAJ mayoritas berbahasa Inggris, sementara yang berbahasa Indonesia masih sedikit.

5.   Pembangunan literasi yang berkelanjutan di semua jenjang pendidikan. Hasil karya tulis para peserta didik tidak hanya dipajang di perpustakaan saja, tetapi juga harus diunggah di website resmi lembaga, sehingga akan lebih dikenal masyarakat dunia. Harus diingat bangsa Indonesia memiliki modal yang sangat besar, yaitu jumlah penutur bahasa Indonesia yang sangat banyak;

6.   Lestarikan bahasa Indonesia dengan mengadakan acara di semua lembaga pendidikan, misalnya pada perayaan Bulan Bahasa, maka semua sekolah di semua jenjang pendidikan mengadakan acara dengan segenap kreativitas masing-masing. Hal ini untuk menumbuhkan dan tetap melestarikan bahasa Indonesia.

7.   Terjemahkan buku-buku referensi berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar terjadi percepatan penguasaan keterampilan dan pengetahuan oleh bangsa Indonesia.

Bahasa adalah identitas bangsa begitu kata pepatah, maka sudah selayaknya kita tunjukkan kepada dunia identitas Bangsa Indonesia melalui karya-karya yang berbahasa Indonesia. Dengan demikian peradaban bangsa Indonesia tidak akan tertinggal dari negara-negara lainya, dan Indonesia siap untuk menyongsong Indonesia emas pada tahun 2045.

* Penulis adalah guru Bahasa Indonesia dan Alumnn Magister PBSI UNIPMA Madiun

Read More

BERSATU MELAWAN WABAH JUDI ONLINE DI KALANGAN PELAJAR

 Oleh: Afrilia EkaPrasetyawati, M.Pd

        Judi online atau Judi Daring akhir-akhir ini menjadi topik hangat dalam perbincangan di media sosial, media mainstream maupun di kalangan masyarakat. Beberapa kasus kriminal yang terjadi sebagian berawal dari keterlibatan pelakunya dalam judi online. Ratusan milyar uang melayang di meja judi online ini, dan kebanyakan pelakunya dan yang menjadi korban adalah mereka yang status ekonominya menengah ke bawah. Hal ini tentu sangat disayangkan karena bisa berdampak pada angka kemiskinan yang akan semakin meningkat, belum lagi dampak sosial yang ditimbulkannya.

Menanggapi banyaknya kasus judi online yang meresahkan masyarakat dan masa depan bangsa ini, Presiden Joko Widodo kemudian membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online dengan payung hukum Kepres nomor 21 tahun 2024. Dibawah kendali Menkopolhukan, Bapak Hadi Tjahjanto, satgas kemudian menelisik dan menemukan data yang mencengangkan yaitu setelah dipetakan ternyata masyarakat Indonesia yang terlibat dalam judi online ini berkisar 2,37 Juta penduduk. Sebuah angka yang fantastis apalagi di negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama yang melarang perbuatan judi atau mengundi nasib. Lebih rinci menteri Hadi Tjahjanto menjelaskan sebagaimana dilangsir kompas.com bahwa diantara jumlah tersebut terdapat 2 % anak dibawah 10 tahun, anak usia 10 sampai 20 tahun sebesar 11 % atau sekitar 440.000. Usia 21 tahun sampai 30 tahun sebanyak 13% atau sekitar 520.000 penduduk. Usia 30-50 tahun sebanyak 40% atau 1.640.000 dan usia di atas 50 tahun sebanyak 34 % atau 1.350.000 penduduk.

Terkait dengan keterlibatan anak dalam judi online ini juga ditegaskan oleh komisioner PPAI, Sylvana Maria Apituly bahwa ditemukan data sebanyak 80.000 anak terlibat judi online. Angka ini sebesar 0,1 % dari jumlah anak Indonesia sebesar 80 juta anak. Kemudian yang harus kita renungkan adalah bukankah anak-anak itu masih di usia sekolah? maka sudah pasti bisa disimpulkan bahwa sebagian pelajar di Indonesia juga terlibat dalam judi online ini. hanya saja riset yang fokus kepada pelajar yang terlibat judi online belum banyak atau bahkan belum pernah dilaksanakan. Hanya sekedar persepsi saja. Kendati demikian data KPAI ini menjadi warning bagi para pendidik, praktisi pendidikan dan pemegang kebijakan pendidikan untuk bisa mencegah dan memberantas pelajar yang terlibat serta merehabilitasi mereka sehingga bisa kembali fokus pada pendidikannya.

Dampak yang bisa terjadi karena keterlibatan anak/ pelajar dalam judi online bisa bermacam-macam. Seperti dampak psikologis yang serius dan berkepanjangan, antara lain: 1) Kecemasan dan depresi akibat ketidak pastian hasil dalam perjudian dan kegagalannya dalam perjudian. 2) Perubahan perilaku, kadang anak beruah menjadi impulsive, agresif, sulit konsentrasi dan menjauhkan diri dari teman dan keluarganya. 3) Bagi yang kecanduan judi online seringkali mengalami gangguan insomnia atau sulit untuk tidur. 4) Penurunan prestasi akademik. Hal ini karena fokusnya pada keinginan untuk mendapatkan uang yang banyak dengan cara singkat, buka lagi untuk belajar dan mendapatkan kesempatan lebih luas untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus pendidikannya.

Dampak yang dipaparkan di atas, belum termasuk dampak sosial, dampak ekonomi, dll. Sekarang mari kita analisis apa yang menjadi penyebab para pelajar ini terlibat dalam judi online ini. Menurut penulis keterlibatan para pelajar ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: 1) Mudahnya anak/pelajar mendapat akses judi online di internet. Hal ini diperparah lagi dengan iklan terselubung melalui media sosial, keterlibatan oknum selebgram yang mengiklankan judi online, dll. Karena itu upaya pencegahan untuk memblokir situs dan media online yang terlibat harus terus dilakukan oleh pemerintah, begitu juga dengan penegakan hukumnya. 2) Iklan yang menarik bagi anak/pelajar. Kerapkali judi online disamarkan dalam game online. Sehingga pada awalnya anak merasa bahwa yang dilakukan adalah game saja, tetapi ternyata itu adalah modus operandi dari Bandar judi online. 3) Kurangnya pengawasan orang tua. Tidak bisa dipungkiri bahwa gadget/ handphone saat ini sudah dimiliki sebagian besar bahkan mungkin semua pelajar di Indonesia. Mereka bisa menggunakannya untuk kegiatan pembelajaran daring, akses materi pelajaran dan lain-lain. Tetapi dampak negatifnya juga ada, salah satunya adalah kemudahan akses pada situs judi online. Karena itu orang tua juga harus ekstra dalam mengawasi penggunaan gadget anak-anaknya. 4) Pengaruh dari teman sebaya. Jika ada temannya yang sudah terlibat judi online, maka akan sangat memungkinkan untuk mengajak teman-temannya. Lagi-lagi orang tua juga harus mengenali dan mengetahui dengan siapa saja anaknya bergaul di sekolah maupun di luar sekolah.

Berdasarkan analisis penyebab dan dampak judi online di atas, sekolah harus segera bertindak agar wabah judi  ini tidak terus menyebar dan menyasar para pelajar. Diantaranya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

• Edukasi tentang Bahaya Judi Online: Sekolah dapat Melaksanakan kegiatan penyuluhan atau seminar tentang bahaya judi online, dampaknya terhadap kesehatan mental, dan cara mencegahnya. Mengintegrasikan materi tentang pencegahan judi online ke dalam kurikulum, terutama pada mata pelajaran seperti pendidikan kewarganegaraan atau BK.
• Deteksi Dini: sekolah melakukan observasi terhadap perubahan perilaku siswa, seperti penurunan prestasi, perubahan suasana hati yang drastis, atau isolasi sosial. Memberikan perhatian khusus pada siswa yang sering membawa uang dalam jumlah besar ke sekolah. Bidang kesiswaan, wali kelas, dan guru BK yang paling bertanggung jawab dan memiliki kewenangan tersebut.
• Kerjasama dengan Orang Tua: Sekolah membangun komunikasi yang baik dengan orang tua untuk memantau aktivitas anak di rumah. Mengadakan pertemuan orang tua untuk membahas masalah ini dan memberikan tips-tips mengatasi masalah judi online.
• Membangun Lingkungan Sekolah yang Positif: Hal ini bisa diakukan dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan mendukung. Memberikan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang positif untuk menyalurkan minat dan bakat siswa.
• Meningkatkan Literasi Digital: Mengajarkan siswa cara menggunakan internet secara aman dan bertanggung jawab. Memberikan pengetahuan tentang cara mengenali dan menghindari konten yang berbahaya di internet.

Menegaskan langkah yang dapat dilakukan oleh sekolah tersebut, maka sekolah dapat kembali pada pentingnya pendidikan karakter bagi peserta didiknya. Pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk pribadi yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan memiliki nilai-nilai positif. Nilai-nilai inilah yang menjadi benteng pertahanan terhadap godaan untuk terlibat dalam aktivitas yang merugikan diri sendiri dan orang lain, seperti judi online.  Selain itu karena pendidikan karakter akan dapat membentuk nilai-nilai moral yang kuat dilandasi ajaran agama untuk mencegah anak pelajar terjerat dalam judi online. Pendidikan karakter juga akan membentuk anak sadar akan konsekuensi terhadap apa yang dilakukan, baik dan buruknya suatu tindakan akan kembali kepada dirinya sendiri.

Harus disadari bahwa seiring berkembangnya teknologi informasi ini, maka peran orang tua, sekolah, masyarakat dan pemerintah khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan judi online yang menyasar pelajar di Indonesia harus terus ditingkatkan. Pelajar-pelajar ini adalah calon pemimpin masa depan. Maka sudah mejadi kewajiban bersama untuk menghindarkan mereka dari hal-hal yang merugikan dirinya sendiri, lingkungannya dan untuk masa depan negeri ini. Pemerintah tidak boleh kalah dengan Bandar judi online. Pendidikan harus bisa mencegah dan membersihkan noda judi online yang sudah mulai merembes pada para pelajar. Tanggung jawab dan kerjasama antar lembaga pemerintahan, LSM, Organisasi kemasyarakatan, dll yang didukung dengan penegakan hukum yang adil dan tegas akan menjadi cara yang ampuh untuk mengamputasi wabah judi online dari pelajar dan masyarakat Indonesia. (Hary, 29/7/2024)

-------- 

* Penulis adalah pemerhati bidang pendidikan

Read More

MEMANDU PESERTA DIDIK MENUJU KEMANDIRIAN BERPIKIR KRITIS

Oleh: Dr. Hariyanto, M.Pd*

Era digital saat ini membuat peserta didik dihadapkan dengan informasi yang berlimpah dari berbagai sumber. Informasi tersebut dapat berupa berita, artikel, opini, iklan, dan lain sebagainya. Tidak semua informasi tersebut akurat dan dapat dipercaya. Banyaknya orang yang tidak bijak menggunakan informasi yang diperoleh dari media sosial, kerap kali harus tersandung masalah hukum karena pelanggaran terhadap UU nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengembangan kompetensi berpikir kritis pada peserta didik adalah investasi untuk masa depan mereka. Dengan kemampuan ini, mereka akan menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan mampu berkontribusi secara positif bagi masyarakat.

Kemampuan berpikir kritis bagi peserta didik, memiliki manfaat yang besar. Manfaat yang dapat diperoleh misalnya: 1) Peserta didik mampu menyaring informasi yang akurat dan relevan. Dengan bekal kemampuan ini, peserta didik dapat belajar memilah dan memilih informasi yang tepat dan bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang-orang di sekitarnya. Peserta didik juga akan dapat terhindar dari informasi hoax, yang menyesatkan dan berbahaya. 2) Peserta didik dapat belajar membuat keputusan yang tepat dalam kehidupan mereka. 3) Peserta didik akan aktif dalam masyarakat sebagai warga negara yang kritis dan bertanggung jawab.4) Peserta didik yang kemampuan berpikirnya terasah dengan baik, ketika sudah lulus sekolah dan berada dalam dunia kerja akan dapat belajar dengan cepat dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, mampu memecahkan masalah secara kreatif dan inovatif, bekerjasama dengan orang lain secara efektif dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan persuasif.

Pentingnya kemampuan berpikir kritis sebagaimana dipaparkan di atas, mengharuskan sekolah untuk lebih maksimal mengasahnya. Tentu saja hal ini dimulai dari proses belajar mengajar di kelas, ketika berinteraksi dengan teman sebaya  dan dengan gurunya. Sayangnya, dalam beberapa kasus sering kita jumpai justru oknum gurulah yang memadamkan semangat berpikir kritis dari peserta didik. Misalnya ketika peserta didik bertanya di luar konteks pembelajaran yang dibahas, maka peserta didik mendapatkan tanggapan yang tidak menyenangkan dari guru, atau ketika peserta didik bertanya karena kurang paham terhadap materi yang disampaikan, maka guru menggunakan bahasa tubuh yang kurang mengenakkan atau dengan tanggapan “hal yang mudah saja ditanyakan,” “bodoh amat sih gini saja tidak tahu,” “kamu itu dengerin pakai telinga donk jangan pakai dengkul” dan lain-lain. Ungkapan yang negative ini sesungguhnya merupakan pendangkalan terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik dan lambat laun mereka pun akan mati kekritisannya.

Keterampilan berpikir kritis sebagai sebuah keterampilan di abad ini perlu ditingkatkan. Berbagai macam strategi perlu diterapkan tidak hanya oleh guru di sekolah, tetapi juga oleh orang tua. Strategi yang dapat digunakan antara lain:

1)    Menanamkan budaya berpikir kritis; budaya berpikir kritis ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan dan penghargaan kepada peserta didik yang berani untuk bertanya dan mengungkapkan pendapatnya di kelas. Guru juga dapat mendorong peserta didik untuk selalu mempertanyakan informasi yang mereka terima dan mencari jawabannya sendiri. Sebagai sebuah pendapat, guru harus tetap menghargai pendapat siswa meskipun pendapat tersebut berbeda dengan pendapat siswa lainnya. Karena disinilah lingkugan belajar yang aman dan nyaman dalam berdiskusi dan bertukar pikiran akan terbangun.

2)    Membiasakan peserta didik dengan proses berpikir kritis; Ajarkan peserta didik tentang langkah-langkah berpikir kritis, seperti identifikasi masalah, analisis informasi, evaluasi argumen, dan pembentukan kesimpulan. Berikan contoh-contoh bagaimana cara berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Gunakan berbagai metode pembelajaran, seperti diskusi, debat, pemecahan masalah, dan proyek.

3)    Memberikan kesempatan untuk berlatih berpikir kritis; Caranya dengan memberikan tugas-tugas yang menantang peserta didik untuk berpikir kritis, seperti menganalisis artikel berita, mengevaluasi iklan, dan memecahkan masalah. Libatkan peserta didik dalam kegiatan yang mendorong mereka untuk bekerja sama dan bertukar pikiran, seperti simulasi, permainan peran, dan proyek kelompok. Berikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik tentang bagaimana mereka dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka.

4)     Memanfaatkan teknologi; Guru dapat menggunakan teknologi untuk membantu peserta didik belajar tentang berpikir kritis, seperti permainan edukasi, simulasi, dan aplikasi pembelajaran. Dorong peserta didik untuk mencari informasi dari berbagai sumber yang kredibel dan terpercaya. Ajarkan peserta didik bagaimana cara mengevaluasi informasi yang mereka temukan di internet.

5)    Dalam pembelajaran di kelas, guru dapat menerapkan pembelajaran berbasis masalah (PBL) dengan cara memberikan peserta didik kesempatan untuk memecahkan masalah yang nyata dan kompleks.

6)    Guru juga dapat melaksanakan pembelajaran kolaboratif, mendorong peserta didik untuk berdiskusi dan bertukar ide dengan orang lain.

7)    Memberikan Contoh dan Teladan; Guru dan orang tua harus menjadi teladan bagi peserta didik dalam hal berpikir kritis. Tunjukkan kepada peserta didik bagaimana cara Anda berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Berikan contoh bagaimana cara Anda mengevaluasi informasi dan membuat keputusan.

8)    Orang tua mendorong anak untuk selalu mempertanyakan informasi yang mereka terima dan mencari jawabannya sendiri. Budaya untuk berpikir kritis dalam lingkup keluarga yang berpola asuh demokratis akan cepat tumbuh subur.

9)    Orang tua mengajak anak untuk berdiskusi tentang berbagai hal, berikan mereka tugas-tugas yang menantang, dan dorong mereka untuk mencari solusi kreatif.

10)  Jadilah orang tua yang menjadi pendengar yang baik atas ide dan gagasan anak tanpa harus selalu menghakimi, berikan apresiasi dan penghargaan kepada anak yang menunjukkan kemampuan kritisnya di rumah.

11)  Orang tua dapat membiasakan anak dengan berbagai sumber informasi: Ajak anak untuk membaca buku, menonton film dokumenter, dan mengunjungi museum. Membuat aturan dengan kesepakatan bersama tentang penggunaan gadget sehingga anak tidak hanyut dalam pusaran negative dari penggunaan gadget yang berlebihan yang akan berdampak pada kompetensi dan prestasinya.

Bagi seorang pendidik, untuk mengimplementasikan strategi tersebut di atas, maka guru harus memainkan perannya dengan baik, yaitu:

1)   Sebagai Fasilitator, sebagai seorang fasilitator guru harus mampu:

1. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk berpikir kritis, yaitu lingkungan yang aman, terbuka, dan menghargai perbedaan pendapat.
2. Memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, seperti diskusi, debat, pemecahan masalah, dan proyek.
3. Memberikan panduan dan arahan kepada peserta didik dalam proses berpikir kritis, seperti cara mengidentifikasi masalah, menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan menarik kesimpulan.

2)    Sebagai Motivator, yang dapat dilakukan antara lain:

1. Memotivasi peserta didik untuk selalu ingin tahu dan mencari informasi.
2. Membangun rasa percaya diri pada peserta didik untuk berani mengungkapkan pendapat dan ide mereka.
3. Memberikan penghargaan kepada peserta didik yang menunjukkan kemajuan dalam kemampuan berpikir kritis mereka.

3)      Sebagai Model, guru harus membiasakan melakukan hal-hal berikut:

1. Menunjukkan contoh bagaimana cara berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari.
2. Membiasakan diri untuk berpikir kritis dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan.
3. Terbuka terhadap kritik dan saran dari peserta didik.

4)      Sebagai Penilai, yang harus dilakukan guru yaitu:

1. Mengevaluasi kemampuan berpikir kritis peserta didik secara berkala.
2. Memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik tentang bagaimana mereka dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka.
3. Membuat laporan tentang perkembangan kemampuan berpikir kritis peserta didik kepada orang tua.

Memainkan peran bagi guru dan orang tua dan megimplementasikan berbagai strategi di atas tidaklah semudah teori. Karena pada selalu ada kendala dan tantangan yang bisa menjadi penghalang dalam mengimplementasikan peningkatan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Adapun tantangan dan kedala yang dimaksud yaitu:

1)  Kurangnya pemahaman tentang berpikir kritis, Banyak orang yang belum memahami apa itu berpikir kritis dan bagaimana cara mengembangkannya. Hal ini berdapak pada kurangnya komitmen dari berbagai pihak untuk mendukung pengembangan kemampuan berpikir kritis.

2)  Kurikulum dan Pembelajaran yang Tidak Mendukung. Implementasi kurikulum di banyak sekolah masih berfokus pada menghafal dan mengulang informasi, daripada mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Begitu juga metode pembelajaran yang digunakan di kelas tidak selalu mendorong peserta didik untuk berpikir kritis.

3) Kurangnya Sumber Daya. Sekolah seringkali kekurangan sumber daya untuk mendukung pengembangan kemampuan berpikir kritis, seperti guru yang terlatih, buku-buku, dan teknologi. Orang tua juga mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk membantu anak mereka mengembangkan kemampuan berpikir kritis di rumah.

4)   Kebiasaan Berpikir yang tidak tepat. Peserta didik terbiasa berpikir instan dan menerima informasi tanpa mempertanyakannya. Mereka tidak terbiasa untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan membentuk kesimpulan sendiri.

5)   Budaya yang tidak mendukung. Masyarakat pada umumnya tidak menghargai kemampuan berpikir kritis. Orang tua dan guru mungkin tidak mendorong peserta didik untuk berpikir kritis karena takut mereka akan menantang otoritas.

 Solusi dari tantangan dan kendala sebagaimana dipaparkan sebelumya yaitu:

1)   Meningkatkan pemahaman tentang berpikir kritis: Perlu dilakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang berpikir kritis dan pentingnya mengembangkan kemampuan ini.

2)    Mengembangkan kurikulum dan pembelajaran yang mendukung: Kurikulum dan metode pembelajaran perlu diubah agar lebih fokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis.

3)    Menyediakan sumber daya: Pemerintah, sekolah, dan organisasi lain perlu menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan kemampuan berpikir kritis, seperti guru yang terlatih, buku-buku, dan teknologi.

4)    Membiasakan peserta didik dengan kebiasaan berpikir kritis: Peserta didik perlu dibiasakan untuk berpikir kritis sejak usia dini melalui berbagai kegiatan, seperti diskusi, debat, dan pemecahan masalah.

5)     Menciptakan budaya yang mendukung: Perlu diciptakan budaya yang menghargai kemampuan berpikir kritis dan mendorong orang untuk selalu berpikir kritis.

Meningkatkan kompetensi berpikir kritis pada peserta didik adalah tantangan yang besar. Namun, dengan strategi yang tepat dan komitmen dari semua pihak, tantangan ini dapat diatasi. Pengembangan kemampuan berpikir kritis adalah investasi untuk masa depan, dan semua peserta didik berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan ini. Karena itu tanggung jawab dan tugas bersama antara sekolah atau guru, orang tua, dan masyarakat, utamanya pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendorong implementasi keterampilan berpikir kritis bagi peserta didik.

------------
*Penulis adalah pemerhati bidang pendidikan

Read More