Dari URI hingga PTKI: Membangun Ekosistem Pendidikan Tinggi yang Kompetitif

Oleh: Dr. Hariyanto, M.Pd

Presiden Prabowo Subianto kembali membuat gebrakan, berencana untuk mendirikan 10 Universitas Republik Indonesia (URI). Seperti biasa gagasan yang belum pernah terdengar gaungnya “tiba-tiba” hendak didirikan dengan melantik Gubernur URI, Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto  pada tanggal 23 Juli 2026. Kebijakan baru memunculkan optimisme sekaligus perdebatan di kalangan akademisi. Di satu sisi, pendirian sebuah universitas baru dipandang sebagai simbol komitmen mendasar yang layak dijawab secara ilmiah. Apakah Indonesia benar-benar kekurangan sumber daya manusia unggul yang dapat mengisi posisi calon pemimpin dalam pemerintahan di masa depam. Di sisi lain, muncul pertanyaan apakah Indonesia  kekurangan universitas, atau justru kekurangan kualitas, tata kelola, dan investasi terhadap perguruan tinggi yang telah ada? Pertanyaan ini penting karena kebijakan pendidikan tinggi tidak dapat hanya dibangun  atas dasar simbolisme politik, melainkan harus berpijak pada kebutuhan nyata, efisiensi anggaran, serta dampaknya terhadap daya saing bangsa dalam jangka panjang.

Indonesia Tidak Kekurangan Kampus

Data Kementerian Pendidikan Tinggi menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah perguruan tinggi terbanyak di dunia. Saat ini terdapat lebih dari 4.370 perguruan tinggi, terdiri atas 125 perguruan tinggi negeri (PTN), 2813 perguruan tinggi swasta (PTS), 171 perguruan tinggi kedinasan, serta 1307 perguruan tinggi keagamaan di bawah Kementerian Agama (https://dikti.kemdiktisaintek.go.id/data-statistik).

Secara kuantitatif, Indonesia bukan negara yang kekurangan institusi pendidikan tinggi. Tantangan terbesar justru terletak pada ketimpangan kualitas, pemerataan akses, mutu pembelajaran, kapasitas riset, dan tata kelola kelembagaan. Dengan kata lain, persoalan utama pendidikan tinggi Indonesia bukanlah jumlah kampus, melainkan kualitas kampus.

Ranking Dunia: Pekerjaan Rumah yang Belum Selesai

Jika ukuran keberhasilan pendidikan tinggi adalah daya saing global, maka Indonesia masih menghadapi pekerjaan rumah yang sangat besar. Dalam QS World University Rankings, hanya beberapa perguruan tinggi Indonesia yang berhasil masuk jajaran 300 besar dunia. Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, dan beberapa perguruan tinggi lain memang terus mengalami peningkatan, namun secara keseluruhan posisi Indonesia masih tertinggal dibanding Singapura, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, bahkan Malaysia. National University of Singapore (NUS) dan Nanyang Technological University (NTU) secara konsisten berada dalam kelompok universitas terbaik dunia. Universiti Malaya bahkan telah mampu menembus kelompok universitas papan atas Asia.

Sebaliknya, mayoritas perguruan tinggi Indonesia masih menghadapi tantangan pada indikator-indikator utama penilaian dunia, seperti: produktivitas publikasi internasional, jumlah sitasi ilmiah, reputasi akademik, kolaborasi riset internasional, kualitas lulusan, serta inovasi dan hilirisasi penelitian. Artinya, persoalan Indonesia bukan kekurangan universitas baru, tetapi bagaimana meningkatkan mutu universitas yang sudah ada agar mampu bersaing secara global.

Efisiensi Anggaran atau Ekspansi Kelembagaan?

Dalam situasi pemerintah sedang mendorong efisiensi belanja negara, pendirian sebuah universitas nasional tentu memerlukan pertimbangan yang sangat matang. Mendirikan universitas baru berarti membutuhkan pembangunan infrastruktur, pengadaan laboratorium, pembangunan perpustakaan, rekrutmen dosen, pengembangan kurikulum, sistem administrasi, investasi teknologi,  biaya operasional jangka panjang.  Nilainya tentu mencapai triliunan rupiah. Pertanyaan yang layak diajukan adalah, apakah investasi sebesar itu akan menghasilkan manfaat yang lebih besar dibanding memperkuat ribuan perguruan tinggi yang telah ada? Dalam ilmu ekonomi publik dikenal konsep opportunity cost. Setiap rupiah yang digunakan untuk membangun institusi baru berarti mengurangi kesempatan memperbaiki institusi lama.

Bukankah dengan dana yang sama, pemerintah dapat meningkatkan laboratorium ratusan perguruan tinggi, memberikan ribuan beasiswa doktor, memperbanyak hibah penelitian, memperkuat digitalisasi kampus, meningkatkan kesejahteraan dosen,  membangun pusat inovasi di berbagai daerah. Tanpa mengurangi penghargaan terhadap niat baik pemerintah untuk membangun SDM Indonesia, penulis berpandangan bahwa pendekatan ini justru berpotensi menghasilkan dampak nasional yang jauh lebih luas.

Masalah Sesungguhnya Ada pada Ekosistem Akademik

Kampus terbaik di dunia tidak lahir semata-mata karena gedung megah. Harvard, Oxford, Cambridge, MIT, Stanford maupun NUS, NTU  dibangun selama puluhan bahkan ratusan tahun melalui budaya akademik yang kuat. Kualitas universitas ditentukan oleh ekosistemnya, bukan oleh nama atau usia lembaga. Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Misalnya anggaran riset yang relatif kecil dibanding negara maju, budaya publikasi yang belum merata, birokrasi akademik yang kompleks, kolaborasi industri yang terbatas, rendahnya jumlah paten dan inovasi dan yang tak kalah mendasar adalah tingkat kesejahteraan dosennya.  Tanpa menyelesaikan persoalan tersebut, mendirikan universitas baru berpotensi hanya menambah jumlah institusi, bukan meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Jantung sebuah universitas adalah dosennya. Sayangnya, kualitas sumber daya manusia perguruan tinggi Indonesia masih memerlukan penguatan serius. Meskipun jumlah dosen terus meningkat, proporsi dosen bergelar doktor dan profesor masih relatif kecil dibanding kebutuhan nasional. Produktivitas publikasi internasional juga masih terkonsentrasi pada sejumlah perguruan tinggi besar. Banyak dosen masih menghadapi berbagai kendala, seperti beban administrasi yang tinggi, keterbatasan dana penelitian, minimnya kolaborasi internasional, dan akses laboratorium yang belum memadai. Akibatnya, sebagian besar energi akademisi justru habis untuk memenuhi kewajiban administratif dibanding menghasilkan inovasi ilmiah. Jika pemerintah benar-benar ingin menciptakan universitas kelas dunia, maka investasi terbesar seharusnya diarahkan kepada manusia, bukan hanya pada bangunan. Universitas hebat dibangun oleh dosen hebat.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tinggi lebih banyak dilakukan melalui transformasi universitas yang sudah ada dibanding membangun kampus baru. Tiongkok mengembangkan Project 985 dan Double First Class University. Jerman memiliki Excellence Initiative. Korea Selatan memperkuat Brain Korea 21. Jepang menjalankan Top Global University Project. Semua program tersebut berfokus pada peningkatan mutu universitas yang telah eksis melalui pendanaan kompetitif, riset unggulan, dan internasionalisasi. Indonesia dapat belajar bahwa reformasi pendidikan tinggi tidak selalu harus dimulai dengan mendirikan institusi baru.

Bagaimana Nasib Perguruan Tinggi Keagamaan Islam? 

Di sinilah diskusi menjadi semakin menarik. Keberadaan URI tentu akan meningkatkan persaingan antar kampus dalam memperoleh mahasiswa terbaik, dosen unggul, hibah penelitian, hingga jejaring internasional. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) tidak boleh memandang kondisi ini sebagai ancaman.  Sebaliknya, momentum tersebut harus dijadikan pemicu transformasi. PTKI memiliki modal yang tidak dimiliki banyak universitas lain, yaitu integrasi antara ilmu pengetahuan, nilai-nilai keislaman, moderasi beragama, dan pembentukan karakter. Namun modal tersebut tidak lagi cukup apabila tidak diiringi peningkatan kualitas akademik. 

PTKI harus mempercepat internasionalisasi kurikulum, peningkatan publikasi bereputasi internasional, penguatan laboratorium, digitalisasi pembelajaran, kolaborasi global, peningkatan jumlah professor, penguatan riset multidisipliner, dan pengembangan inovasi berbasis kebutuhan masyarakat. Transformasi UIN dalam dua dekade terakhir merupakan langkah yang tepat. Namun transformasi tersebut harus dilanjutkan menuju universitas riset yang mampu menghasilkan pengetahuan baru, bukan sekadar mengubah nomenklatur kelembagaan.

Kompetisi Harus Berubah Menjadi Kolaborasi 

Pendidikan tinggi abad ke-21 tidak lagi dibangun melalui kompetisi semata. Kolaborasi justru menjadi kata kunci. Apabila URI benar-benar berdiri, maka idealnya tidak menjadi “super campus” yang menyerap seluruh sumber daya terbaik Indonesia. Sebaliknya, URI semestinya menjadi pusat kolaborasi nasional yang memperkuat PTN, PTS, dan PTKI melalui jaringan riset, pertukaran dosen, pengembangan teknologi, serta inovasi bersama. Model seperti ini jauh lebih sesuai dengan semangat pembangunan pendidikan nasional.

Penutup

Pendirian Universitas Republik Indonesia patut diapresiasi sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap pendidikan tinggi. Namun apresiasi tidak boleh menghilangkan sikap kritis. Indonesia sesungguhnya tidak sedang mengalami krisis jumlah universitas. Yang lebih mendesak adalah krisis kualitas, produktivitas riset, internasionalisasi, dan tata kelola pendidikan tinggi. Dalam konteks efisiensi anggaran, memperkuat ribuan perguruan tinggi yang telah ada kemungkinan memberikan manfaat yang lebih luas dibanding membangun sebuah universitas baru. Investasi pada dosen, riset, laboratorium, teknologi, dan ekosistem akademik akan menghasilkan dampak yang lebih berkelanjutan.

Bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, wacana URI hendaknya tidak disikapi dengan rasa khawatir, melainkan dengan keberanian untuk bertransformasi. PTKI harus semakin adaptif, inovatif, dan berorientasi global tanpa kehilangan identitas keislaman dan kebangsaan. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah bangsa bukanlah berapa banyak universitas yang dibangun, melainkan berapa banyak universitas yang mampu melahirkan ilmu pengetahuan, inovasi, pemimpin berintegritas, dan solusi nyata bagi persoalan masyarakat. Di situlah sesungguhnya makna investasi pendidikan yang hakiki.

* Penulis adalah Dosen Prodi PAI FTIK UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Dr. Hariyanto, M.Pd

Read More

GHOSTWRITER DI NEGERI LITERASI: ANTARA ALTERNATIF KARIER DAN KRISIS INTEGRITAS

Dr. Hariyanto, M.Pd*

Ghostwriter, sebuah istilah asing yang akhir-akhir ini sering kita dengar seiring dengan banyaknya publikasi abal-abal dan krisis integritas yang melanda dunia pendidikan. Ghostwriter adalah seorang penulis bayangan yang menulis untuk keperluan orang lain. Tindakannya disebut ghostwriting. Seorang ghostwriter mendapatkan bayaran dari hasil menulisnya tetapi karya yang ditulisnya diatasnamakan orang yang membayarnya sebagai punulis. Arnani dan Nindhita (2024) menyebut ghostwriting ini dengan contract cheating atau academic outsourcing. Clarke & Lancaster (2006) mendefinisikan contract cheating merujuk pembayaran kepada orang lain untuk menyelesaikan tugas sehingga orang yang membayar tersebut mengklaim tugas itu atas nama sendiri. Istilah ini di Indonesia juga dikenal dengan nama perjokian.

Fenomena perjokian atau ghostwriting ini sangat marak di Indonesia, bahkan tidak jarang diiklankan melalui media sosial. Tentu saja fenomena sosial ini melahirkan profesi baru yaitu joki atau ghostwriter. Ghostwriting tidak hanya diperuntukkan pada penulisan karya-karya ilmiah seperti menulis buku, skripsi, tesis, desertasi, artikel ilmiah, tetapi juga karya non ilmiah atau fiksi seperti penulisan cerpen, novel dan bentuk karya fiksi lainnya. Dengan demikian dapat diketahui justru praktik ini sedang melanda dalam dunia akademik, di kalangan mahasiswa, siswa, dosen, guru, atau bahkan pejabat publik yang memiliki sumber daya ekonomi tetapi kurang memiliki kemampuan atau tidak memiliki banyak waktu untuk menghasilkan karya tulis.

Kecurangan akademik tersebut semakin nyata apabila kita membaca hasil riset yang berjudul predatory publishing in Scopus; Evidence on cross-country  differences oleh Vit Machachek dan Martin Shrolek (2022) bahwa terdapat banyak jurnal termasuk dalam Beal’s List, sebagai jurnal abal-abal.  dari 172 negara di empat bidang penelitian menunjukkan keragaman yang luar biasa. Di negara Kazakhstan dan Indonesia sebanyak 17% dari artikel dipublikasikan dalam jurnal predator. Praktik ghostwriting ini seolah lazim terjadi di kalangan mahasiswa, karena itu sering kali kita jumpai mahasiswa yang secara terang-terangan membuat iklan di status whatsappnya dengan membuka jasa pembuatan makalah, pembuatan slide presentasi, penyusunan proposal skripsi, artikel jurnal dan lain-lain dengan mematok tarif yang beragam.

Mengapa profesi ghostwriter ini muncul dan semakin menggurita? Disinilah mestinya kita harus kita renungkan bersama dengan tanpa terlebih dahulu mengkambing hitamkan ghostwriter. Bagaimanapun harus diakui bahwa ghostwriter ini adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dalam bidang tulis menulis, jika mereka masih berstatus mahasiswa, maka bisa dikategorikan mahasiswa yang piawai dalam menulis bahkan pandai. Fuad Fachruddin (2023) menganalisis dari dimensi ekonomi dan psikologi. Faktor yang medasar adalah kebutuhan finansial. Para ghostwriter ini menjual jasa demi mendapat imbalan. Sementara pengguna jasa ghostwriter ini melakukan cara yang menodai integritas akademik demi mendapatkan nilai atau pengakuan dari publik. Disinilah dilematiknya antara urusan perut dan kejujuran akademik yang harus dijunjung tinggi. Mana yang akan dipilih. Pada level perguruan tinggi,Wandayu, Purnomosidhi dan Ghofar (2019) menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa faktor mahasiswa melakukan kecurangan akademik adalah keyakinan etis mahasiswa, jika mahasiswa memiliki keyakinan tinggi bahwa melakukan kecurangan akademik merupakan tindakan yang etis atau tidak etis akan memengaruhi mahasiswa melakukan kecurangan. Faktor lainnya adalah Tekanan mahasiswa atas studi dan kesempatan berpengaruh terhadap niat mahasiswa melakukan kecurangan.

Menghadapi kondisi krisis integritas ini, penulis menyodorkan beberapa hal yang bisa digunakan sebagai cara untuk mengurangi agar krisis tidak berkelanjutan menyebar lebih dalam pada dunia akademik, menginfeksi mahasiswa bahkan dosen, juga para pejabat atau tokoh-tokoh publik. Pertama, Menumbuhkan kesadaran kepada para penulis dengan mengkampanyekan praktik integritas  dan profesionalisme penulis. Hal ini bisa dilakukan dengan turut memberikan ruang kepada mereka untuk menjadikan profesi penulis tidak hanya untuk membangun literasi di Indonesia, tetapi juga dapat memberikan bekal income yang layak dari hasil karya tulisnya. Penghormatan terhadap hak cipta dan kepatuhan dalam memberikan royalti kepada penulis harus ditingkatkan dan dilakukan secara jujur. Kedua, Kampus sebagai sumber peradaban hendaknya secara terus menerus melakukan upaya preventif agar kecurangan akademik tidak dapat dilakukan mulai dari ruang kelas melalui tugas-tugas yang diberikan dosen, sampai pada tugas akhir sesuai jenjang studinya. Dosen harus dibekali dengan kompetensi untuk dapat mendeteksi kecurangan mahasiswa dalam bentuk apapun, semua tindakan plagiasi tidak boleh ditolerir. Kompetensi dosen ini diimbangi dengan implementasi teknologi. Hal ini diperlukan karena mahasiswa dengan mudah menggunakan Artificial intellegencies untuk menghasilkan karya tulisnya, mengalami ketergantungan penuh pada produk AI sehingga lambat laun bisa kehilangan kemampuan critical thinking. Ketiga, Tugas membangun literasi di Indonesia adalah tugas seluruh elemen bangsa, maka para pejabat publik, tokoh masyarakat, dosen dan guru hendaknya memberikan teladan atau contoh dengan tidak menggunakan jasa ghostwriter untuk kepentingan popularitas pribadi, demi mendongkrak popularitas. Sebagai role model hendaknya memiliki kemampuan menulis dan kemampuan public speaking secara berimbang.

Menjaga integritas harus menjadi prioritas, demi membangun pendidikan di Indonesia yang lebih baik. Sebagai bangsa besar, sudah seharusnya kita merasa malu dan menjauhi perbuatan yang akan menjerumuskan lebih dalam lagi pada krisis integritas.

Ponorogo, 18 Juni 2025

 *Penulis adalah dosen FTIK Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo.

Read More

TKW DAN IRONI EMANSIPASI: KARTINI YANG TERABAIKAN

 

Setiap tanggal 21 April, bangsa ini selalu merayakan semangat emansipasi, terinspirasi dari sosok pahlawan RA. Kartini. Berbagai kegiatan seremonial dirayakan, para pegawai pemerintah, anak-anak sekolah yang perempuan berpakaian kebaya ala Kartini. Bangsa ini merayakan semangat emansipasi perempuan melalui sosok Kartini. Namun, di saat yang sama, ribuan perempuan Indonesia justru memperjuangkan hidupnya jauh dari tanah air, tanpa panggung, tanpa perayaan, tanpa berpakaian kebaya. tetapi seringkali tanpa perlindungan memadai. Mereka adalah Tenaga Kerja Wanita (TKW), Kartini modern yang ironisnya justru terabaikan.

Fenomena pekerja migran perempuan bukanlah hal kecil. Berbagai persoalan menyangkut keberadaan dan nasib mereka, di negeri orang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Belum lagi persoalan sosial yangdialami oleh mereka yang berstatus menikah. Tidak jarang keluarganya berakhir tragis dengan perceraian. Anak-anaknya pun tumbuh tanpa kasih sayang seutuhnya.

Sebagai wujud tanggung jawab perlindungan hukum, pemerintah pun secara khusus membentuk kementerian yang menangani yaitu kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Hal ini seiring bertambah banyaknya jumlah pekerja yang ingin mengadu nasib ke luar negeri. Tentu saja harus jujur diakui bahwa keberadaan buruh migran perempuan ini juga menyumbang devisa besar bagi negara. Kompas.com pernah merilis berita pada tahun 2025, devisa yang disumbangkan sebesar Rp. 439 trilun. Tidak mengherankan pemerintah juga seolah mengizinkan “ekspor” tenaga kerja ke luar negeri secara besar-besaran. Hal ini dapat diketahui dari https://kp2mi.go.id/ bahwa Menteri P2MI, Mukhtaruddin menyampaikan kesiapan Pemerintah untuk menyediakan 500.000 pekerja migran pada tahun 2026.  Ini belum termasuk jutaan pekerja yang pada tahun sebelumnya bekerja dan masih bekerja di luar negeri. Sekali lagi harga diri bangsa ini dipertanyakan, karena logika awam akan sampai pada pemikiran bahwa semakin banyak pekerja migran Indonesia itu menandakan bahwa semakin besar kegagalan pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya.

Ironinya, ketika kita berbicara tentang Kartini sebagai simbol emansipasi, kita sering membayangkan perempuan terdidik, bekerja di sektor formal, dan berdaya di ruang publik. Padahal, TKW telah mempraktikkan emansipasi dalam bentuk paling nyata, yaitu mengambil keputusan ekonomi, menjadi tulang punggung keluarga, bahkan melintasi batas negara. Sayangnya, mereka tidak selalu mendapat pengakuan yang setara. Sudah saatnya narasi emansipasi diperluas. Kartini hari ini bukan hanya mereka yang bersuara di ruang publik, tetapi juga mereka yang bekerja diam-diam di negeri orang demi keluarga dan negara. Jika Kartini dahulu memperjuangkan akses pendidikan dan kebebasan berpikir, maka TKW hari ini memperjuangkan hal yang lebih mendasar, yaitu keberlangsungan hidup. Justru di sanalah  makna emansipasi yang paling jujur, bukan yang dirayakan, tetapi yang dijalani.

Mengakui mereka sebagai bagian dari narasi besar emansipasi bukan sekadar soal simbolik. Ini adalah langkah awal untuk memastikan bahwa perjuangan mereka tidak lagi berjalan dalam sunyi. Dan bahwa negara benar-benar hadir, tidak hanya saat mereka menghasilkan devisa, tetapi juga ketika mereka membutuhkan perlindungan dan keadilan.

Selamat Hari Kartini, selamat berjuang perempuan hebat Indonesia, Selamat berjuang para Pekerja migran perempuan, Kartini di era modern. (Hary, 21/4/26)

Read More

WAJAH GANDA HALAL BIHALAL DI ERA MODERN; WAJAH SILATURAHMI DAN WAJAH GENGSI"

 Oleh: Dr. Hariyanto, M.Pd*

Cermin Retak Silaturahmi

Halal bihalal sejak lama dikenal sebagai tradisi khas masyarakat Indonesia yang sarat makna. Ia bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan ruang untuk saling memaafkan, mempererat hubungan, dan merajut kembali benang-benang silaturahmi yang mungkin sempat renggang. Dalam suasana hangat penuh keikhlasan, orang-orang datang bukan untuk dinilai, melainkan untuk kembali menyambung rasa. Bagi masyarakat Indonesia momen halal bihalal dilaksanakan setelah Idul Fitri atau di Bulan Syawal.  Makin maraknya Halal Bihalal ini terlihat sampai ke unsur terkecil masyarakat yaitu keluarga. Munculah halal bihalal Bani A, Bani B, Bani C dan seterusnya. Halal bihalal juga sudah menjadi kelaziman dilaksanakan di perkantoran, kampus, sekolah dan di hampir semua lembaga pemerintahan dari pusat hingga daerah.

Namun, di era modern yang serba terbuka dan penuh sorotan sosial, halal bihalal tampaknya mulai menampilkan wajah lain. Di balik senyum dan jabat tangan, terselip dinamika baru yang tak bisa diabaikan yaitu kehadiran gengsi dan hasrat untuk menunjukkan status sosial.

Di satu sisi, wajah silaturahmi tetap hidup. Banyak orang masih memaknai halal bihalal sebagai momen yang tulus. Mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki hubungan, mengunjungi keluarga yang lama tak ditemui, atau sekadar menyapa teman lama. Nilai-nilai kebersamaan, kerendahan hati, dan saling memaafkan masih terasa nyata, terutama dalam lingkup keluarga dan komunitas yang sederhana.

Namun di sisi lain, muncul wajah gengsi yang kian menonjol. Halal bihalal tak jarang berubah menjadi ajang unjuk diri, baik melalui pakaian yang dikenakan, kendaraan yang dipamerkan, hingga lokasi acara yang dipilih. Media sosial turut memperkuat fenomena ini. Momen kebersamaan yang seharusnya intim sering kali bergeser menjadi konten yang dikurasi dengan cermat, demi mendapat pengakuan atau sekadar menjaga citra. Ini terlihat jelas di status media sosial seperti whatsapp, instagram, tik tok, youtube yang trend akhir-akhir ini adalah kebersamaan yang dikemas dalam acara hahal bihalal.

Perubahan ini tentu tidak terjadi tanpa sebab. Era digital mendorong setiap orang untuk selalu “terlihat”, sementara standar kesuksesan sosial kerap diukur dari apa yang tampak di permukaan. Dalam konteks ini, halal bihalal menjadi panggung yang strategis: sebuah ruang sosial yang mempertemukan banyak orang sekaligus, lengkap dengan peluang untuk menunjukkan pencapaian diri. Menunjukkan hasil kerja kerasnya selama ini,

Pertanyaannya, salahkah hal tersebut? Tentu tidak sesederhana itu kita bisa menyalahkan, karena penampilan dan niat untuk silaturahmi secara tulus hanya bisa dinilai oleh individu masing-masing. Jadi mau pamer status sosial ataukah silaturahmi akan kembali kepada hati nurani masing-masing. apakah perubahan ini harus ditolak sepenuhnya? Tidak selalu. Gengsi, dalam batas tertentu, adalah bagian dari realitas sosial. Ia bisa menjadi motivasi untuk berkembang. Namun, ketika gengsi mulai menggeser esensi utama halal bihalal, di situlah refleksi menjadi penting.

Halal bihalal sejatinya bukan tentang siapa yang paling sukses atau paling terlihat, melainkan tentang siapa yang paling tulus dalam memperbaiki hubungan. Nilai utamanya terletak pada keikhlasan untuk meminta dan memberi maaf, sesuatu yang tidak bisa diukur dengan penampilan atau status. Maka, wajah ganda halal bihalal di era modern adalah cermin dari masyarakat kita sendiri. Ia menunjukkan bahwa di tengah arus perubahan, kita masih berusaha menjaga tradisi, meski kadang terombang-ambing oleh tuntutan zaman. Silaturahmi dan gengsi berjalan berdampingan, saling tarik-menarik dalam satu ruang yang sama.

Menjaga Tradisi Silaturahim

Halal Bihalal dalam konteks kehidupan bermasyarakat Indonesia memiliki kedudukan strategis sebagai wahana untuk mempererat ikatan antar anggota keluarga, teman atau kolega. Tradisi ini bukan sekadar kegiatan seremonial semata, melainkan mengandung makna mendalam tentang penghormatan, sebagai sarana menanamkan nilai-nilai keislaman yang luhur secara berkelanjutan. Sekaligus sebagai media komunikasi yang efektif dalam menyampaikan nilai-nilai etika, moral, dan spiritual. Oleh karena itu, mengembalikan halal bihalal pada wajah aslinya yaitu wajah silaturahim perlu dilakukan secara sadar dan terencana agar kebermanfaatannya dapat terus dirasakan, serta mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan zaman. Dalam pandangan penulis, terdapat beberapa hal dapat dilakukan untuk menjaga esensi silaturahim tersebut.

Pertama, Halal bihalal seharusnya dimulai dari keinginan tulus untuk memperbaiki hubungan, bukan sekadar memenuhi kewajiban sosial atau menjaga citra. Ketika niatnya benar, cara bersikap pun akan terasa lebih hangat dan tidak dibuat-buat. Beberapa pertanyaan basa-basi yang terkadang tanpa disadari bisa menyakiti pihak tertentu, sebaiknya dihindari. Pilihlah kalimat lain atau topik lain yang lebih sopan dan menarik tanpa menyinggung orang lain.

Kedua, hadir dengan kesederhanaan. Tidak perlu berlebihan dalam penampilan atau gaya. Justru kesederhanaan seringkali menciptakan suasana yang lebih nyaman dan setara, sehingga orang lain merasa lebih mudah untuk terbuka dan berinteraksi tanpa tekanan.

Ketiga, utamakan interaksi yang bermakna. Daripada hanya saling bersalaman secara formal, cobalah menyempatkan waktu untuk berbincang, menanyakan kabar dengan sungguh-sungguh, dan mendengarkan dengan empati. Hal kecil seperti ini justru memperkuat ikatan emosional. Terkadang kita dapati secara sengaja atau tidak sengaja orang lain banyak berbicara tentang suatu hal yang seolah dia sangat memahami masalah tersebut padahal sesungguhnya orang tersebut tidak mengetahui secara mendalam. Cara yang terbaik adalah kita mencoba menjadi pendengar yang baik. Karena Ibnu Khaldun pernah menyampaikan bahwa adab tertinggi dari seseorang adalah ketika orang lain berbicara tentang sesuatu hal yang dia tidak kuasai, sementara kita sebagai pendengarnya tetap menghormati dan mendengarkannya sampai selesai, padahal kita lebih menguasai permasalahan tersebut.

Keempat, berani meminta dan memberi maaf dengan tulus. Ini adalah inti dari halal bihalal. Bukan sekadar ucapan “mohon maaf lahir batin” yang diulang-ulang, tetapi benar-benar disertai kesadaran dan keikhlasan untuk memperbaiki hubungan yang mungkin pernah retak.

Kelima, jaga silaturahmi setelah acara selesai. Halal bihalal seharusnya bukan satu-satunya momen untuk berhubungan. Menjaga komunikasi, menyapa di waktu lain, atau membantu saat dibutuhkan adalah bentuk nyata bahwa silaturahmi tidak berhenti pada satu hari saja.

Keenam, bijak dalam menggunakan media sosial. Tidak semua momen perlu dipamerkan. Jika pun ingin berbagi, pastikan tidak menghilangkan makna kebersamaan yang sebenarnya atau membuat orang lain merasa dibandingkan.

Pada akhirnya, pilihan kembali kepada masing-masing individu: apakah akan menjadikan halal bihalal sebagai ruang memperkuat hati, atau sekadar panggung mempertegas citra diri. Tradisi ini akan tetap hidup, tetapi maknanya akan selalu ditentukan oleh cara kita menjalaninya.

* Penulis adalah dosen Prodi PAI, FTIK UIN Kiai Ageng Muhammad  Besari Ponorogo

Read More

TRANSFORMASI NILAI KEPAHLAWANAN GEN Z

Penulis: Afrilia Eka Prasetyawati

Hari Pahlawan diperingati setiap tanggal 10 Nopember. Hal ini berdasarkan Keppres Nomor 316 Tahun 1959. Penetapan hari pahlawan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan heroic para pemuda dan semua elemen masyarakat Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti catatan sejarah, pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pasukan sekutu bersama NICA bermaksud menduduki kembali Indonesia, termasuk Surabaya yang dimulai dengan tibanya tentara sekutu dan Nica pada tanggak 25 Oktober 1945 dipimpin oleh Brigadir Jenderal A. W. S. Mallaby. Mereka ingin melucuti senjata para pejuang. Tetapi Para pejuang menolak dan terjadilah peperangan besar pada tanggal 10 Nopember 1945. Tidak terhitung jumlahnya para pejuang yang gugur. Namun tentara sekutu juga mengalami kerugian besar. Termasuk tewasnya Brigjen Mallaby.

Mempertahankan kemerdekaan merupakan kewajiban bagi seluruh warga negara, bahkan pada zaman dahulu, para pejuang rela mengorbankan hidupnya. Sekarang setelah Indonesia merdeka 80 tahun, maka nilai-nilai kepahlawanan dari para pendahulu, seharusnya diwarisi oleh generasi muda. Kepahlawanan memegang peranan penting dalam pembentukan karakter dan identitas bagi Generasi Z. Dalam dunia yang terus berkembang dengan tantangan kompleks, keberanian untuk bertindak dan sikap kepahlawanan tidak hanya menjadi teladan, tetapi juga menjadi sumber inspirasi yang mampu membakar semangat perubahan positif. Generasi Z dikenal dengan tingkat kesadaran sosial yang tinggi dan kepekaan terhadap isu-isu global, tetapi sering kali mereka menghadapi ketidakpastian dan berbagai hambatan dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut secara nyata. Oleh karena itu, memahami pentingnya kepahlawanan adalah langkah strategis dalam mengarahkan energi dan kreativitas mereka ke arah yang konstruktif.

Kepahlawanan bagi Generasi Z bukan sekadar keberanian menghadapi bahaya, melainkan juga keberanian untuk berinisiatif, berkontribusi aktif dalam masyarakat, dan memperjuangkan keadilan. Kepahlawanan merupakan bentuk nyata dari sikap berani berbicara dan bertindak demi kebaikan bersama, yang dapat menjadi inspirasi bagi generasi lain dan memperkuat rasa solidaritas sosial. Melalui keberanian dan komitmen yang tulus, mereka mampu menjembatani nilai-nilai luhur dengan aksi nyata, memperlihatkan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk menjadi pahlawan dalam konteks kehidupannya.

Pentingnya kepahlawanan bagi Generasi Z juga terletak pada kemampuannya menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial. Di tengah arus digitalisasi dan kemudahan akses informasi, sikap kepahlawanan perlu diperkuat melalui pendidikan, pengalaman, dan pembelajaran yang menanamkan rasa empati serta keberanian beraksi. Dengan demikian, generasi ini tidak hanya menjadi pengamat pasif terhadap dinamika sosial, tetapi aktif memegang peranan dalam membentuk perubahan positif. Kesadaran akan betapa pentingnya sikap kepahlawanan ini dapat menjadi pendorong utama bagi mereka untuk memberi makna nyata terhadap nilai-nilai luhur yang mereka anut dan untuk terus berkontribusi membangun bangsa dan masyarakat yang lebih baik. Sikap kepahlawanan yang harus dimiliki oleh Generasi Z meliputi sejumlah karakteristik yang esensial dalam menghadapi tantangan zaman. Pertama, keberanian untuk bertindak walaupun risiko menghadang, disertai dengan komitmen dan integritas tinggi. Generasi Z perlu menanamkan keberanian untuk memperjuangkan nilai-nilai kebaikan dan keadilan, tanpa takut terhadap tekanan sosial maupun ketidakpastian. Kedua, rasa tanggung jawab sosial menjadi fondasi utama dalam membangun karakter kepahlawanan. Mereka harus menyadari bahwa aksi nyata yang dilakukan memiliki dampak langsung terhadap lingkungan, masyarakat, dan bangsa secara keseluruhan. Rasa tanggung jawab ini mendorong mereka untuk peduli terhadap isu-isu keberlanjutan, keadilan sosial, dan kebhinekaan dengan kesadaran penuh. Ketiga, kepekaan dan empati adalah kualitas yang menuntut Generasi Z mampu memahami kondisi dan perasaan orang lain secara mendalam. Kepahlawanan tidak hanya bermakna kekuatan fisik atau keberanian di medan perang, melainkan juga kemampuan untuk berempati dan menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Keempat, inovasi dan kreativitas menjadi aspek penting dalam mengatasi berbagai permasalahan yang kompleks. Generasi Z harus mampu memanfaatkan kreativitas sebagai alat untuk menciptakan solusi baru dan inovatif serta mampu menginspirasi orang lain melalui aksi nyata. Kelima, ketekunan dan disiplin merupakan nilai kunci dalam mengimplementasikan niat baik menjadi realisasi nyata. Menghadapi rintangan dan kegagalan, sikap pantang menyerah menjadi penentu keberhasilan dalam menegakkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan keberanian. Dengan mengintegrasikan sikap-sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari, Generasi Z dapat menjadi pahlawan masa depan yang tidak hanya berkarakter dan berwawasan luas, tetapi juga mampu menjembatani nilai-nilai mulia dengan aksi yang nyata dan berdampak positif bagi masyarakat dan bangsa.

Tantangan utama dalam menumbuhkan sifat kepahlawanan di kalangan Generasi Z meliputi kurangnya kesadaran akan nilai-nilai kepahlawanan yang sebenarnya, minimnya fasilitas dan ruang untuk beraksi, serta pengaruh budaya digital yang cenderung memusatkan perhatian pada hiburan dan konsumsi cepat. Selain itu, ketidakpastian ekonomi dan sosial turut membatasi keberanian dan inisiatif mereka untuk mengambil langkah nyata demi kebaikan masyarakat. Di sisi lain, adanya kecenderungan individualisme yang tinggi dapat mengurangi rasa solidaritas serta semangat berbakti.

Solusi untuk mengatasi tantangan tersebut melibatkan pendekatan edukatif yang menyentuh aspek moral dan karakter, serta penyediaan platform daring maupun luring yang memfasilitasi aksi nyata dan kolaborasi. Pembinaan budaya kepahlawanan harus dimulai sejak dini, dengan melibatkan keluarga, sekolah, dan komunitas dalam membangun kesadaran akan pentingnya pengabdian dan keberanian. Penggunaan media digital secara positif juga dapat menjadi alat efektif untuk membangkitkan inspirasi dan menggerakkan aksi, asalkan dikemas dengan pesan yang edukatif dan menggugah. Selain itu, perlu adanya contoh nyata dari tokoh dan pemuda yang telah berhasil menorehkan keberanian dan pengorbanan, sebagai teladan yang konkret dan dapat dicontoh. Dengan kombinasi pendekatan edukasi, fasilitas, serta teladan yang inspiratif, tantangan dalam menumbuhkan rasa kepahlawanan dapat diatasi secara efektif. Meskipun tantangan cukup kompleks, komitmen berkelanjutan dari semua unsur masyarakat diharapkan mampu menumbuhkan generasi yang tidak hanya memahami nilai-nilai mulia tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam tingkah laku nyata.

Masa depan kepahlawanan di Indonesia memegang peranan penting dalam menentukan arah pembangunan bangsa yang berintegritas dan berbudaya. Generasi Z, sebagai penerus bangsa, diharapkan mampu menjadi tunas yang kokoh dalam mendorong perubahan positif serta menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Harapan tersebut didukung oleh komitmen untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya peran aktif dan tanggung jawab sosial, sekaligus memperkuat identitas bangsa yang penuh kebanggaan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai kejujuran, keberanian, dan solidaritas, generasi muda mampu menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks, seperti globalisasi, konflik sosial, dan tantangan lingkungan.

Transformasi kepahlawanan tidak semata-mata sebagai legenda masa lalu, melainkan sebagai cerminan nilai yang terus relevan dan dibutuhkan saat ini. Melalui pendidikan, pengembangan karakter, serta penghargaan terhadap karya-karya inspiratif, diharapkan muncul pemimpin dan aktivis yang mampu menjadi agen perubahan di tingkat lokal maupun nasional. Keberhasilan menumbuhkan budaya kepahlawanan di masa depan akan memperkuat fondasi sosial dan politik Indonesia, memastikan terciptanya masyarakat yang berkeadilan dan berdaya saing. Oleh karena itu, investasi dalam pembinaan karakter dan kepemimpinan generasi muda mutlak dilakukan agar cita-cita bangsa dapat terus berlanjut dan berkembang secara berkelanjutan. Dengan semangat optimisme dan tekad kuat, Indonesia di masa depan dapat meraih kemakmuran dan kedamaian yang berakar dari budaya kepahlawanan yang kokoh dan lestari.

Dalam perjalanan membangun bangsa yang berdaya dan berintegritas, peran kepahlawanan tetap menjadi fondasi penting. Generasi Z, sebagai penerus estafet bangsa, memiliki potensi luar biasa untuk menumbuhkan semangat kepahlawanan yang sesuai dengan nilai-nilai mulia dan kebutuhan zaman. Kepahlawanan bukan sekadar pengorbanan besar di medan perang, melainkan juga aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti berkontribusi aktif dalam masyarakat, memperjuangkan keadilan, dan memupuk kepekaan terhadap masalah sosial. Tantangan besar yang dihadapi adalah menjaga agar nilai-nilai tersebut tidak tergerus oleh budaya apatis dan individualisme yang berkembang pesat di era digital. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pendidikan karakter, media, dan kesadaran akan pentingnya aksi nyata yang relevan dengan konteks masa kini. Kisah-kisah inspiratif dari pemuda yang peduli membuktikan bahwa setiap individu mampu memberi dampak positif jika memiliki tekad dan keberanian untuk bertindak. Melalui langkah-langkah praktis seperti penguatan nilai-nilai moral dalam pendidikan, kampanye kepedulian sosial, dan pengembangan komunitas yang berorientasi aksi nyata, generasi Z dapat meneguhkan semangat kepahlawanan mereka. Harapan besar terletak pada keberlangsungan dan konsistensi upaya tersebut agar kepahlawanan makin menyatu dalam jiwa dan tindakan. Dengan demikian, masa depan Indonesia diwarnai oleh generasi yang tidak hanya sadar akan nilai-nilai mulia, tetapi juga mampu menjadikannya sebagai landasan nyata dalam menjalani kehidupan dan memperjuangkan kemajuan bangsa. Kepahlawanan, dalam bentuk apa pun, tetap relevan sebagai sebuah identitas (AEP,08/11/2025).

* Penulis adalah pemerhati dalam bidang pendidikan

Read More

PENGIBARAN BENDERA ONE PIECE; KOMPLEKSITAS HUBUNGAN ANTARA IDENTITAS BUDAYA, EKSPRESI POLITIK, SERTA PERSEPSI TERHADAP SIMBOL NASIONALISME DI KALANGAN GENERASI MUDA

Oleh: Dr Hariyanto, M.Pd 

Dalam beberapa Minggu terakhir, muncul tren pengibaran bendera karakter dari serial anime terkenal, seperti One Piece, menjelang peringatan hari kemerdekaan Indonesia. Fenomena ini menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat tentang makna dan dampaknya terhadap rasa nasionalisme dan kritik terhadap pemerintah. Di satu sisi, pengibaran bendera ini dapat dianggap sebagai bentuk ekspresi kreativitas dan kebebasan berpendapat generasi muda yang ingin menyampaikan pesan melalui simbol yang sedang populer di budaya pop. Mereka memanfaatkan karakter yang ikonik untuk menarik perhatian dan merayakan identitas sendiri dalam konteks modern. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa tindakan ini mengikis makna simbol nasionalisme yang selama ini dipegang teguh, terutama dalam momen yang seharusnya memperkuat rasa cinta tanah air. Pengibaran bendera dalam bentuk ini bisa dianggap sebagai bentuk pergeseran makna yang mengurangi rasa hormat terhadap lambang negara, dan bahkan dapat menimbulkan kebingungan tentang makna simbol tersebut di kalangan masyarakat. Beberapa kritik memandang bahwa tren ini dapat menjadi bentuk protes tidak langsung terhadap kebijakan pemerintah, sebagai ekspresi ketidakpuasan yang diwakili melalui simbol yang tidak konvensional. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks dan niat di balik fenomena ini, serta mencari jalan tengah dalam menyalurkan aspirasi dan menjaga semangat nasionalisme yang sejati. Melalui analisis yang objektif, fenomena ini tidak hanya sekadar tren budaya pop, melainkan sebagai cerminan dinamika identitas dan sikap pemuda terhadap negara dan pemerintahnya.

Perbedaan Pandangan dalam Melihat Fenomena Pengibaran Bendera one piece

Bendera yang diadopsi dari emblem dalam manga tersebut sering kali digunakan sebagai bentuk ekspresi diri dan identitas komunitas pemuda yang menganggap bahwa simbol ini mampu merepresentasikan semangat perlawanan, kebebasan, dan kritik terhadap kekuasaan atau sistem yang dirasa tidak adil. Sebagian kalangan melihat tren ini sebagai bagian dari arus kebangkitan kesadaran politik dan sosial, di mana simbol yang berasal dari budaya populer digunakan sebagai media simbolik untuk menyampaikan pesan tertentu. Selain sebagai bentuk ekspresi, pengibaran bendera One Piece juga dipicu oleh keinginan untuk menunjukkan identifikasi terhadap karakter dan nilai yang diusung dalam karya tersebut. Dalam konteks ini, simbol dari manga ini bukan semata-mata berfungsi sebagai apresiasi terhadap karya seni, melainkan juga sebagai bentuk literasi simbolis yang mampu menyentuh aspek emosional dan identitas pemuda. Hal ini sejalan dengan perkembangan tren sosial dan budaya yang lebih mengedepankan individualisme dan keberagaman, di mana setiap individu menuntut ruang untuk menunjukkan eksistensinya melalui simbol-simbol yang relevan dengan minat dan nilai yang dipegang.

Namun, tren ini juga menimbulkan berbagai pertanyaan dan persepsi berbeda dari masyarakat umum dan pengamat sosial. Ada yang menganggap bahwa pengibaran bendera ini lebih bersifat sebagai gerakan simbolik yang berlebihan, bahkan cenderung merusak makna tradisional dari simbol nasionalisme. Di sisi lain, sebagian melihat fenomena ini sebagai bentuk kritik sosial yang konstruktif dan sebagai cermin dari dinamika perubahan nilai dalam masyarakat kontemporer. Dapat disimpulkan bahwa pengibaran bendera One Piece bukan hanya sekadar fenomena budaya pop, melainkan mencerminkan kompleksitas hubungan antara identitas budaya, ekspresi politik, serta persepsi terhadap simbol nasionalisme di kalangan generasi muda. Sebuah representasi budaya yang mampu memicu diskusi dan refleksi kritis terhadap konstruksi identitas dan kekuasaan dalam masyarakat modern

Pengibaran Bendera One Piece Menjelang Peringatan Hari Kemerdekaan

Hari Kemerdekaan Indonesia bukan sekadar perayaan tahunan yang diperingati dengan upacara dan perlombaan. Lebih dari itu, momen ini memuat makna mendalam tentang identitas nasional dan perjuangan bangsa. Tradisi mengibarkan bendera merah putih di berbagai tempat menjadi simbol usaha mempertahankan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Dalam konteks tersebut, pengibaran bendera memiliki fungsi sebagai pengingat sejarah perjuangan kemerdekaan dan sebagai bentuk solidaritas bangsa. Namun, munculnya tren pengibaran bendera dari anime populer seperti One Piece di kalangan anak muda menimbulkan berbagai interpretasi baru mengenai makna patriotisme dan ekspresi kebangsaan.

Pengibaran bendera dari karya budaya pop ini ramai diperdebatkan. Sebagian melihatnya sebagai bentuk ekspresi kreativitas tanpa niat polemik, sementara yang lain memandang hal tersebut sebagai kritik implisit terhadap kebijakan pemerintah atau bahkan sebagai upaya penolakan terhadap simbol nasional. Tradisi pengibaran bendera secara konvensional dalam rangka perayaan kemerdekaan tetap memiliki posisi utama yang dihormati, namun keberadaan simbol dari dunia hiburan ini turut menambah dimensi baru dalam persepsi nasionalisme. Pada akhirnya, fenomena ini harus dipahami sebagai bagian dari dinamika budaya yang mencerminkan respon generasi muda terhadap simbol-simbol nasional dan peran mereka dalam membangun identitas bangsa. Di tengah perubahan zaman, penting bagi masyarakat dan pemuka budaya untuk membuka ruang dialog yang konstruktif, memadukan tradisi dengan inovasi yang relevan bagi generasi muda, serta memperkuat kembali rasa nasionalisme melalui pemahaman yang mendalam terhadap simbol-simbol yang mereka anggap bermakna.

Sikap generasi muda terhadap pengibaran bendera memegang peranan penting dalam memperkuat rasa kebangsaan dan memupuk identifikasi terhadap simbol negara. Sebagai agen perubahan dan penerus bangsa, sikap mereka cenderung mencerminkan tingkat pemahaman akan makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam pengibaran bendera. Ketidakpedulian, apatisme, atau bahkan sikap kritis berlebihan bisa muncul sebagai respons terhadap simbol ini, jika tidak diimbangi dengan pendidikan dan pemahaman yang memadai. Oleh karena itu, pendidikan politik melalui pengibaran bendera harus mampu menanamkan rasa hormat, bangga, dan tanggung jawab kepada generasi muda. Penting adanya penanaman nilai bahwa pengibaran bendera tidak hanya sebatas ritual formal, melainkan sebagai wujud penghormatan terhadap sejarah perjuangan dan identitas nasional. Sikap positif dari generasi muda akan memungkinkan mereka untuk menikmati makna kedalaman simbol tersebut, sekaligus mampu menjadi agen penyebar semangat nasionalisme di lingkungan mereka. Di sisi lain, sikap kritis yang konstruktif harus didorong agar generasi muda tidak hanya sekadar mengikuti upacara tanpa memahami esensi dan filosofi dari pengibaran bendera.

Melalui dialog dan pendidikan berkelanjutan, diharapkan generasi muda mampu menumbuhkan kesadaran politik yang kuat, yang berlandaskan penghormatan terhadap simbol-simbol negara sekaligus apresiasi terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Dengan demikian, sikap generasi muda terhadap pengibaran bendera bukan hanya sebagai ritual, melainkan sebagai bentuk komitmen mereka dalam menjaga dan meneruskan perjuangan bangsa serta memperkuat ikatan sosial dan politik di tengah perkembangan zaman yang cepat dan dinamis. Seiring dengan komitmen tersebut, maka pengibaran bendera one Piece akan hilang dengan sendirinya, dan tidak akan terulang dengan simbol-sibol yang lain. Di sisi lain Pemerintah juga harus tetap tanggap terhadap aspirasi masyarakatnya melalui berbagai bentuk kritik konstruktif, dan tidak menggunakan praktik intimidatif untuk memberangus bentuk penyampaian kritik tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kesimpulan

Pengibaran bendera memiliki peran penting sebagai sarana pendidikan politik yang efektif dalam membentuk kesadaran nasional dan menanamkan nilai-nilai patriotisme kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, baik di tingkat sekolah maupun acara resmi, masyarakat diajarkan tentang simbolisme yang terkandung dalam bendera, seperti keberanian, identitas bangsa, dan persatuan. Pengibaran bendera secara rutin di lingkungan sekolah tidak hanya sekadar upacara seremonial, tetapi juga sebagai momen untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan memahami makna perjalanan sejarah bangsa. Pada hari-hari besar nasional maupun acara kenegaraan, pengibaran bendera berfungsi sebagai simbol penghormatan dan pengingat terhadap perjuangan pahlawan serta kebanggaan akan identitas nasional. Media sosial turut memengaruhi persepsi dan praktik pengibaran bendera, memperluas jangkauan pesan nasionalisme, namun juga menimbulkan tantangan dan kontroversi baru terkait sikap generasi muda terhadap simbol ini. Dalam konteks global, perbandingan dengan negara lain menunjukkan berbagai pendekatan terhadap pengibaran bendera, yang dipengaruhi oleh globalisasi dan dinamika politik internasional. Secara umum, pengibaran bendera mampu menjadi media efektif dalam penyampaian pesan sosial dan politik, sering digunakan dalam kampanye sosial maupun gerakan politik. Dampaknya terhadap kesadaran politik masyarakat sangat signifikan, karena pengibaran bendera mampu memupuk rasa kebangsaan, memperkuat solidaritas, serta memperteguh identitas nasional di tengah tantangan global dan perubahan sosial. Pemerintah memiliki peran strategis dalam menjaga makna dan penghormatan terhadap pengibaran bendera agar tetap relevan dan dihormati sebagai simbol persatuan bangsa. Di tingkat internasional, pengibaran bendera turut memperlihatkan sikap hormat terhadap simbol negara lain, mempererat hubungan diplomatik dan menegaskan identitas nasional di forum global. Studi kasus di Indonesia memperlihatkan bahwa sejarah dan tradisi pengibaran bendera telah mengalami berbagai evolusi, mencerminkan perubahan sosial dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Secara keseluruhan, pengibaran bendera bukan sekadar ritual, melainkan sebagai bentuk pendidikan politik yang mampu memperkuat semangat nasionalisme, mempererat persatuan, dan menyampaikan pesan moral serta harapan bangsa terhadap masa depan.

----------

*Penulis adalah Dosen di FTIK UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Read More

KEMAJUAN PERGURUAN TINGGI DAN POTENSI PENINGKATAN EKONOMI; SEBUAH REFLEKSI HISTORIS DALAM PERSPEKTIF KEKINIAN

 Oleh: Dr. Hariyanto

Refleksi Historis

Perguruan tinggi identik dengan kampus yang melahirkan para cendekiawan, yang akan menjadi penerus atas kemajuan suatu bangsa. Berkaca dari sejarah peradaban dapat dilihat bahwa kemajuan suatu bangsa tercermin dari berdirinya kampus-kampus yang memiliki dampak signifikan untuk kemajuan masyarakat dan  negaranya. Jejak sejarah mencatat di kerajaan Sriwijaya, bahwa Candi Muaro Jambi pada zaman dahulu adalah pusat pendidikan tinggi dalam lima bidang ilmu (Panca widya) yaitu bahasa, pengobatan, logika, seni, keterampilan kerajinan dan pengelolaan batin atau kejiwaan. I-tsing seorang biksu dari Tiongkok menyebutkan adanya perguruan tinggi agama Budha di Sriwijaya yang memiliki beberapa murid biksu dari berbagai wilayah. Bukti menunjukkan pada masa itu, Sriwijaya mencapai zaman keemasannya. Jejak kemajuan pendidikan juga tercermin dari peninggalan sejarah pada zaman Majapahit. Hal ini pun menjadi sebuah bukti bahwa pendidikan dan kemajuan suatu bangsa memiliki hubungan resiprokal dan saling menguatkan.

Jejak kemajuan pendidikan dalam peradaban Islam juga dapat dilihat dari beberapa perguruan tinggi yang tersohor di masanya bahkan sampai sekarang ini. misalnya Universitas Al-Qarawiyin (Jami’ah Al Qarawiyin) di Maroko. Oleh Unesco pada tahun 1998 dinobatkan sebagai perguruan tinggi pertama di dunia yang memberikan gelar kesarjanaan. Universitas lainnya adalah Universitas Al Azhar yang berada di Mesir. Sementara itu di Indonesia pada zaman kolonial Belanda, pendidikannya berupa pondok pesantren dan madrasah, belum ditemukan sebuah catatan berdirinya perguruan tinggi di masa itu, terutama perguruan tinggi Islam.

Indonesia yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam, baru beranjak untuk mendirikan perguruan tinggi agama Islam saat Masyumi mendirikan Sekolah Tinggi Islam (STI) pada tanggal 08 Juli 1946. Kemudian Universitas Islam Indonesia (UII) pada tanggal 10 Maret 1948. Sejak tahun 1950 Pemerintah Indonesia kemudian mendirikan PTAIN seperti STAIN, IAIN, dan UIN. Hingga saat ini beberapa perguruan tinggi tersebut sudah beralih status menjadi Universitas, Misalnya di Kabupaten Ponorogo, dari STAIN Ponorogo sekarang menjadi Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari, atau disingkat UIN KAMI. Kebijakan pemerintah mendirikan PTAI di seluruh Indonesia inipun diimbangi dengan pendirian PTN di seluruh wilayah Indonesia, bahkan yayasan dan persyarikatan sebagai bagian dari masyarakat diizinkan mendirikan lembaga pendidikan dari jenjang Pra sekolah sampai pendidikan tinggi, pada jalur formal maupun non formal.

Perspektif Kekinian

Keberadaan perguruan tinggi (PT) di suatu daerah memiliki peranan krusial dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui fungsi utamanya sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, PT menciptakan sumber daya manusia yang unggul, merangsang inovasi, dan membentuk ekosistem ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy).

Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepadatan institusi pendidikan tinggi di suatu wilayah berkorelasi signifikan dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan indeks pembangunan manusia (IPM). Liang & Chen (2024) dalam studi panel di Tiongkok membuktikan bahwa pertumbuhan pendidikan tinggi meningkatkan produktivitas cerdas (intelligent productivity) melalui integrasi teknologi seperti AI dan otomatisasi.

Saat ini perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah memperkuat peran strategis perguruan tinggi dalam pembangunan regional. AI meningkatkan efisiensi pengajaran, memperluas akses pendidikan melalui platform digital, dan membuka peluang ekonomi baru berbasis inovasi. Yusuf & Ibrahim (2024) mencatat bahwa pemanfaatan AI dalam kegiatan akademik dan riset di universitas tidak hanya meningkatkan mutu pembelajaran, tetapi juga mengurangi biaya sosial seperti layanan kesehatan dan pengangguran.

Sekarang mari kita amati dampak perguruan tinggi terhadap peningkatan ekonomi dalam skala regional. Peningkatan kesejahteraan atau taraf ekonomi masyarakat dari keberadaan perguruan tinggi secara nyata dapat dilihat dari bertumbuhnya UMKM di sekitaran kampus. Misalnya di Kabupaten Ponorogo. Keberadaan UIN kampus 1 di jalan Pramuka menyebabkan para pengusaha baru dalam berbagai sektor, misalnya pendirian rumah kos, rental motor, foto copy, warung makan dan minum, café, bengkel, dan masih banyak lagi. Hal yang sama juga terlihat darip pendirian kampus 2 UIN KAMI di Desa Pintu Kecamatan Jenangan. Sejak kampus 2 operasional dan ditempati ribuan mahasiswa, maka geliat ekonomi masyarakat desa setempat dan sekitarnya mulai bertumbuh. Tanah kosong disamping dan depan kampus sekarang sudah penuh ditempati sebagai lahan usaha penduduk. Dari segi keuangan, dapat dipastikan bahwa perputaran uang di Ponorogo ketika perguruan tinggi memiliki mahasiswa dari berbagai daerah dan tinggal di Ponorogo, maka akan semakin besar. Biaya hidup, biaya kost, biaya pendidikan yang dibelanjakan di Ponorogo sudah pasti akan berdampak pada perkembangan ekonomi lokal di Kabupaten Ponorogo.

Untuk menciptakan perguruan tinggi yang berdampak baik bagi masyarakat, terutama dari segi moralitas, perilaku, dan ekonomi, maka perlu dirancang sebuah sistem pendidikan tinggi yang tidak hanya unggul secara akademik dan teknologi, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial. dalam pandangan penulis, diperlukan pilar-pilar utama yang harus dibangun, yaitu:

     1. Integrasi Nilai Moral dan Etika dalam kurikulum

Kurikulum berbasis karakter (character-based curriculum): Setiap program studi harus memasukkan mata kuliah yang mengajarkan etika profesi, filsafat moral, dan kewarganegaraan aktif. Mengajarkan sikap toleransi, terbuka, dan saling menghargai dalam keberagaman. Kode etik dikampus yang disusun perlu ditaati oleh seluruh sivitas akademika, buka sekedar formalitas administrative. Pandangan tersebut sesuai dengan pendapat  Makridis & Mishra (2022) yang menekankan bahwa penguatan moralitas dalam pendidikan tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan sosial secara signifikan.

2. Pengembangan Soft Skills dan Perilaku Sosial

Sebagai salah satu tri dharma perguruan tinggi, maka kegiatan pengabdian masyarakat: berlaku tidak hanya untuk dosen, tetapi juga mahasiswa. Mahasiswa diwajibkan aktif dalam kegiatan sosial atau pengembangan desa binaan agar terbentuk empati sosial. Untuk mendidik mahasiswa menjadi pemimpin yang jujur dan berorientasi pada kebermanfaatan sosial, maka diperlukan pembinaan kepada mahasiswa. Kampus seharusnya bebas kekerasan dan diskriminasi, tugas seluruh civitas akademika adalah mewujudkan lingkungan inklusif yang sehat secara psikososial.

3.  Katalisator Ekonomi Lokal Berbasis Inovasi

Gudang ilmu pengetahuan adalah kampus, para dosen dan mahasiswa semestinya berpartisipasi untuk dapat mengimplementasikan yang dimiliki. Lulusan perguruan tinggi seharusnya telah dibekali keterampilan baik soft skill maupun hard skill. Disamping itu harus memiiki inovasi dan kreatifitas sehingga ketika lulus nanti tidak menjadi beban negara karena tidak mendapatkan pekerjaan. Transfer teknologi dari kampus kepada masyarakat haruslah menjadi agenda utama. Pembiasaan di kalangan dosen dengan didukung institusi untuk mengadakan riset transdisipliner, kolaborasi antara teknologi, sosial, agama dan ekonomi untuk menjawab persoalan masyarakat yang semakin kompleks.

4. Kepemimpinan Transformasional di Tingkat Institusi

Faktor terpenting sebagai pilar utama adalah adanya kepemimpinan transformasional. Rektor dan pimpinan kampus kampus yang visioner dan rendah hati, menjadikan nilai-nilai kemanusiaan dan kebermanfaatan sosial sebagai dasar kebijakan kampus. Disamping itu untuk menjaga akuntabilitas public, kampus seharusnya secara rutin mempublikasikan dampak sosial, bukan hanya akademik. Komisi etik yang dibentuk kampus juga menjalankan tugasnya untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan kampus berlandaskan prinsip moral dan konstitusi akademik.

Berdasarkan paparan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa perguruan tinggi yang berdampak baik bukan hanya dilihat dari prestasi akademik atau publikasi ilmiah, tetapi dari transformasi nyata yang dihadirkannya dalam kehidupan masyarakat, melalui pendidikan karakter, pemberdayaan ekonomi lokal, inovasi berbasis empati, dan kepemimpinan moral. Ini menuntut kolaborasi sinergis antara civitas akademika, pemerintah, industri, dan masyarakat luas. (HARY/28/05/2025)

Rujukan:

Addas, A., et al. (2025). Integrating sensor data and GAN-based models to optimize medical university distribution: A data-driven approach for sustainable regional growth. Frontiers in Education. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2025.1527337/full

Bloom, D.E., Canning, D., & Chan, K. (2014). Higher Education and Economic Growth in Africa. International Journal of African Higher Education, 1(1), 22–57. https://ejournals.bc.edu/index.php/ijahe/article/view/5643

Lawal, O.S. (2024). Artificial Intelligence in Higher Education: A Critical Examination of its Impact in Teaching/Learning, Research and Community Service. ResearchGate. PDF

Liang, P., & Chen, Y. (2024). Effects and Mechanisms of Higher Education Development on Intelligent Productivity Advancement. Sustainability, 16(24), 11197. https://www.mdpi.com/2071-1050/16/24/11197

Makridis, C.A., & Mishra, S. (2022). Artificial Intelligence as a Service, Economic Growth, and Well-being. Journal of Service Research. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/10946705221120218

Mhlanga, D. (2021). Artificial Intelligence in Industry 4.0 and its Impact on the SDGs: Lessons from Emerging Economies. Sustainability, 13(11), 5788. https://www.mdpi.com/2071-1050/13/11/5788

Thanh, C.N., et al. (2024). AI Innovation and Economic Growth: A Global Evidence. WSB Journal of Business and Finance. https://sciendo.com/pdf/10.2478/wsbjbf-2024-0017

Yusuf, J.A., & Ibrahim, M.A. (2024). The Economic Impact of Artificial Intelligence in Enhancing Teaching, Learning, Research, and Community Service in Higher Education. ResearchGate. PDF

------------

Penulis

* Penulis adalah dosen FTIK di UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Read More